Peran Swasta Dibutuhkan Untuk Pengembangan 10 Destinasi Prioritas Senilai Rp 270 Triliun
Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Hiramsyah Thaib mengatakan butuh anggaran sebesar Rp 270 triliun untuk mengembangkan 10 destinasi prioritas. 10 Destinasi itu yakni Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai.
Anggaran yang cukup besar itu tidak mungkin dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, menurut Hiramsyah dibutuhkan keterlibatan swasta dalam mengembangkan ke 10 destinasi prioritas tersebut.
“Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2018 nanti sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itulah investasi swasta menjadi sangat mendesak untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru itu,” kata Hiramsyah saat menjadi panelis dalam National Infrastructure Conference di Jakarta beberapa waktu lalu.
Hiramsyah menilai perlu ada skema kerjasama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar nilai yang dibutuhkan untuk pengembangkan 10 destinasi prioritas dapat terpenuhi. Hiramsyah meminta swasta tidak khawatir ikut skema ini, pasalnya keamanan investasinya dijamin oleh PT PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sehingga meminimalisir risiko yang dihadapi.
“Dari sinilah kami melihat peran penting PT PII, karena tanpa tandatangan PT PII swasta tidak bisa masuk untuk berinvestasi,” kata Hiramsyah.
Meski skema pembiayaan ini menjadi jalan keluar, namun masih ada hambatan dalam mengembangkan ke 10 destinasi prioritas. Hambatan itu soal akses .Tidak semua tempat wisata memiliki akses yang baik seperti di Bali. Karena itulah, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur unutk membuka akses.
Sementara itu, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, siap membantu kementerian pariwisata untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru.
“Dalam setiap proyek infrastuktur yang melibatkan swasta, maka PT PII akan berperan melakukan asistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terutama terkait dengan risiko,” katanya.
