PHRI Khawatir Kenaikan PPN 12% Makin Membebani Daya Saing Pariwisata Indonesia
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada sektor pariwisata Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini bisa memengaruhi daya saing Indonesia dalam sektor pariwisata, terutama dalam persaingan dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang telah menunjukkan pemulihan ekonomi yang pesat pasca-pandemi.
Maulana menegaskan bahwa kebijakan kenaikan PPN ini berpotensi meningkatkan biaya tiket pesawat dan harga paket wisata secara keseluruhan. Hal ini akan membuat produk wisata Indonesia semakin sulit bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lebih dahulu berbenah dan menarik wisatawan internasional.
“Indonesia kini berada di peringkat kelima dalam kunjungan wisatawan mancanegara di ASEAN, tertinggal dari Thailand, Malaysia, bahkan Vietnam. Kenaikan PPN justru bisa memperburuk posisi Indonesia dan membuat gap antara kita dengan negara-negara tersebut semakin lebar,” ujar Maulana seperti yang dilansir CNBC Indonesia, belum lama ini.
Lebih lanjut, Maulana mengungkapkan bahwa kenaikan PPN berisiko mendorong masyarakat Indonesia untuk lebih memilih berwisata ke luar negeri, mengingat faktor harga yang semakin mahal. Kenaikan biaya tiket yang dipicu oleh PPN lebih tinggi dapat menyebabkan minat masyarakat untuk berlibur ke luar negeri meningkat, sementara pariwisata domestik akan semakin tertekan. “Kenaikan PPN memengaruhi harga tiket, dan tentu saja ini akan berdampak pada keputusan masyarakat untuk berwisata ke luar negeri. Kondisi ini akan semakin memperburuk daya tarik pariwisata domestik,” tambahnya.
PHRI juga menyarankan agar pemerintah menunda penerapan kenaikan PPN tersebut demi mendukung pemulihan daya beli masyarakat dan memulihkan sektor pariwisata yang masih dalam masa pemulihan. Maulana juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam aspek regulasi perizinan usaha, yang menurutnya menjadi hambatan bagi pelaku industri pariwisata dalam mengembangkan usaha mereka.
“Kenaikan PPN sebaiknya ditunda, karena kondisi daya beli masyarakat masih tertekan dan ekonomi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Selain itu, pemerintah juga harus meninjau kembali regulasi perizinan usaha yang saat ini semakin rumit dan menjadi beban bagi pelaku industri,” kata Maulana.
Di samping itu, PHRI berharap pemerintah tidak hanya fokus pada peningkatan posisi Indonesia dalam indeks Travel and Tourism Development Index (TTDI), tetapi slot thailand juga lebih memperhatikan aspek jumlah wisatawan yang datang, serta dampaknya terhadap devisa dan lapangan kerja. Menurut Maulana, yang lebih penting adalah menciptakan pasar yang luas, karena pasar yang besar akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan negara dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan.
“Memang penting untuk meningkatkan indeks kita, tetapi yang jauh lebih penting adalah memperluas pasar. Pasar yang besar akan membuka peluang untuk peningkatan devisa dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini harus menjadi fokus utama pemerintah dalam mengelola sektor pariwisata,” pungkas Maulana.
