PHRI Minta Pemerintah Blokir OTA Asing Yang Tak Patuh
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sedang menyoroti banyaknya Online Travel Agent (OTA) asing di Indonesia. Banyaknya OTA Asing di Indonesia tak lepas dari peran digitalisasi yang semakin dibutuhkan masyarakat. Namun sayang, kehadiran OTA Asing tidak meberikan dampak positif untuk kepentingan nasional. Kondisi tersebut dibenarkan Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani.
Saat menjadi nara sumber di acara jumpa pers The Hotek Week Indonesia di Hotel Sahid Jakarta, Senin, 13 November 2017, Hariyadi mengatakan, sebenarnya keberadaan mereka membantu industri perhotelan di Indonesia, namun di sisi lain komisi yang mereka minta terlalu besar. Selain itu, OTA Asing tidak di pungut pajak, tidak seperti OTA lokal.
“Tapi kembali lagi saya bukannya anti asing yah, kita yang inginkan adalah suatu medan kompetisi yang sama. Artinya kondisinya itu berimbang satu yang lainnya,” kata Haryadi.
Menurut Hariyadi, PHRI sudah melayangkan undangan kepada para OTA Asing untuk duduk bersama mencari solusi agar OTA Asing dapat berkontribusi terhadap kepentingan nasional. Akan tetapi, undangan yang dilayangkan PHRI tidak pernah dipenuhi perwakilan dari OTA Asing.
“Kalo OTA Asing selama ini kita undang belum datang. Kebanyakan OTA asing di Indonesia hanya diwakili Sales aja. Jadi mereka tidak punya kewenangan untuk berbicara lebih dari sales. Jadi kalo diundang berbicara soal yang strategis itu, mereka ga berani datang. Udah diundang semuanya, ada Agoda, Booking.com, Expedia jadi yang datang hanya OTA lokal,” ujar Hariyadi.
Haryadi meminta pemerintah untuk segera turun tangan untuk memangil para OTA Asing untuk dapat membentuk badan usaha di Indonesia. Pembentukan badan usaha untuk OTA Asing, dinilai Haryadi penting karena dapat dikenakan pajak. Haryadi mengaku PHRI sudah menyampaikan keluhan kepada pemerintah dalam hal ini dirjen pajak. Haryadi akan mencari waktu tepat untuk berbicara secara intens kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait masalah ini.
“Kepada pemerintah harus sama-sama dengan kita. Pemerintah harus dapat menghadirkan merek duduk disini jadi badan usaha tetap kalau mereka tidak mau , pemerintah harus berani mengambil keputusan diblokir aja,” tutup Hariyadi.
