Polri Kerahkan 497 Personel untuk Percepat Penanganan Bencana di Aceh–Sumatera

Polri meningkatkan respons kemanusiaan secara signifikan dengan mengerahkan ratusan personel ke wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pengerahan pasukan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya percepatan tanggap darurat, perluasan jangkauan evakuasi, hingga penguatan kapasitas identifikasi korban dan pemulihan psikologis bagi masyarakat.
Wakapolri, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., menegaskan bahwa operasi kemanusiaan berskala besar ini membutuhkan disiplin yang tinggi serta koordinasi terpadu antarfungsi kepolisian. Menurutnya, seluruh personel harus memahami urgensi penanganan bencana yang memerlukan kerja cepat dan kolaboratif.
“Setiap personel harus mengerti tugasnya secara detail. Operasi kemanusiaan harus dilaksanakan dengan kecepatan, sinergi, dan semangat gotong royong,” ujar Wakapolri.
Ia menambahkan bahwa proses pengiriman pasukan dan bantuan logistik akan terus disesuaikan secara dinamis mengikuti perkembangan situasi di lapangan. Polri ingin memastikan setiap kebutuhan mendesak masyarakat dapat segera dipenuhi tanpa hambatan birokrasi maupun teknis.
497 Personel Dikerahkan ke Tiga Provinsi
Sebanyak 497 personel dikerahkan dalam operasi besar ini. Komposisinya meliputi 300 anggota Brimob, 100 personel Sabhara, 26 operator K9 yang membawa tujuh anjing pelacak, 27 anggota tim DVI, 20 personel trauma healing, 15 anggota Inafis (yang akan disebar bertahap ke Aceh, Sumut, dan Sumbar), serta 9 personel humas.
Pembagian komando lapangan telah disesuaikan dengan kebutuhan tiap wilayah. Kombes Pol. Monang dipercaya memimpin sektor Sumatera Utara, AKBP Hendrick Situmorang memimpin sektor Sumatera Barat, sementara Kombes Pol. Aditya disiagakan sebagai komando cadangan untuk mengantisipasi eskalasi lebih besar. Untuk menopang stabilitas operasi, unsur Baharkam memperkuat pengendalian melalui KBP Gattot Aris Purbaya di Sumut, KBP Gun Heriadi di Aceh, dan KBP Slamet Hernawan di Sumbar.

Pemberangkatan pasukan dilakukan dari Terminal APK Bandara Soekarno–Hatta pada pukul 14.00 WIB. Polri membagi rute penggelaran personel menjadi tiga sektor utama:
- Brimob 100 personel menuju Bandara Kuala Namu, dilanjutkan ke Sibolga.
- Sabhara 100 personel melalui Kuala Namu dengan penugasan lanjutan ke Silangit.
- Brimob 100 personel dialihkan ke Sumatera Barat melalui Bandara Minangkabau di bawah pengaturan teknis Karoops.
Sisa 100 personel Brimob disiagakan sebagai kekuatan cadangan dan rotasi, untuk penguatan lanjutan di tiga wilayah. Setiba di lokasi, pasukan yang masuk melalui Silangit akan diperbantukan di Tapanuli Utara (dua unit) dan Tapanuli Selatan (tiga unit), sementara personel yang tiba melalui Sibolga diarahkan memperkuat sektor Tapanuli Tengah yang masuk prioritas penanganan.

Penguatan Logistik Berlapis
Dalam mendukung operasi kemanusiaan ini, logistik tambahan dikirimkan dari Polda Jawa Barat, Polda Banten, dan Polda Metro Jaya. Penguatan tersebut meliputi 600 dus makanan siap saji, perangkat tenda lapangan, perlengkapan kesehatan, thermal gear untuk kondisi ekstrem, serta berbagai peralatan portabel yang kini memasuki tahap manifesting.
Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, menegaskan bahwa penyaluran logistik dilakukan melalui sistem berlapis untuk menjamin efektivitas pendistribusian.
“Setiap bantuan diperiksa satu per satu sebelum diberangkatkan. Kami memastikan seluruh logistik dikirim secara berkelanjutan sehingga setiap daerah terdampak menerima dukungan sesuai kebutuhannya,” tegas Erdi.
Ia menambahkan bahwa percepatan arus logistik menjadi prioritas utama. “Tujuan kami jelas: mengatasi kendala akses, menembus wilayah yang terisolasi, dan memastikan bantuan tiba tepat sasaran,” ujarnya.
Dengan pengerahan besar ini, Polri menekankan komitmen untuk memperluas jangkauan operasi kemanusiaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Fokus utama operasi meliputi evakuasi korban, penguatan bantuan logistik, pemulihan psikologis, serta peningkatan koordinasi di lapangan. Polri juga memastikan bahwa perkembangan penanganan bencana akan terus diperbarui secara berkala agar masyarakat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya.
