Polri Petakan Delapan Provinsi Rawan Pilkada Serentak
Asisten Operasi Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Polisi Verdianto I. Biticaca mengatakan terdapat delapan provinsi yang diperkirakan akan mengalami tingkat kerawanan konflik tinggi selama Pilkada Serentak 2024. Hal tersebut disampaikan Verdianto Dalam rapat koordinasi pengamanan Pilkada 2024 yang diselenggarakan di Denpasar, Bali, dan disiarkan secara virtual pada Selasa, (30/07/2024).
Verdianto menekankan pentingnya tindakan proaktif oleh jajaran kepolisian di daerah-daerah tersebut untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif.
Provinsi-provinsi yang termasuk dalam kategori rawan konflik tersebut adalah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nanggroe Aceh Darusalam. Pemetaan kerawanan ini berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan Pilkada (IPKP), yang mengevaluasi tujuh dimensi kerawanan.
Dimensi-dimensi tersebut meliputi:
- Dimensi Penyelenggara: Menilai sejauh mana kesiapan dan integritas penyelenggara pemilu.
- Dimensi Keamanan: Mengidentifikasi potensi ancaman terhadap keamanan pelaksanaan pemilu.
- Dimensi Peserta: Memeriksa potensi konflik antara peserta pemilu.
- Dimensi Masyarakat: Melihat dinamika sosial yang dapat mempengaruhi stabilitas.
- Dimensi Potensi Gangguan: Menganalisis kemungkinan gangguan yang dapat menghambat proses pemilu.
- Dimensi Ambang Gangguan: Menilai potensi gangguan yang dapat meningkat menjadi kerusuhan.
- Dimensi Gangguan Nyata: Mengevaluasi gangguan yang sudah terjadi dan dampaknya.
Dalam konteks ini, Verdianto . Biticaca meminta agar para Kapolres di daerah rawan untuk melakukan penilaian mendalam mengenai potensi kerawanan yang ada. “Kami mohon kepada rekan-rekan Kapolres di wilayah yang rawan, untuk benar-benar mendalami situasi di lapangan. Tolong proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani kerawanan yang mungkin ada,” ujarnya.
Verdianto juga mendorong agar upaya penanggulangan konflik meliputi berbagai langkah, mulai dari sosialisasi pemilu damai hingga pengetatan pengamanan selama periode Pilkada. Selain itu, koordinasi antara Polri, TNI, dan aparat keamanan setempat sangat diharapkan untuk menjaga kondusivitas pilkada.
“Koordinasi yang baik antara berbagai pihak akan sangat membantu dalam menciptakan suasana yang aman dan lancar selama Pilkada. Kami yakin dengan kerja sama yang solid, daerah-daerah yang sebelumnya dianggap rawan dapat menjalankan Pilkada dengan lebih aman,” tambahnya.
Keamanan selama Pilkada menjadi prioritas utama, dan Verdianto menegaskan bahwa langkah-langkah proaktif serta kerja sama lintas lembaga adalah kunci untuk meminimalisir potensi konflik dan menjaga integritas proses demokrasi. Melalui pendekatan komprehensif ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan lancar, mengurangi ketegangan, dan memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik.
