Presiden Dorong BPKP Tingkatkan Kinerja Dukung Pembangunan Yang Akuntabel
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kinerjanya agar sasaran pembangunan secara akuntabel, efektif dan efisien dapat tercapai. Hal ini disampaikan Presiden saat membuka membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawas Intern Pemerintah (PIP) Tahun 2021, Kamis (27/05/2021) pagi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Presiden mengungkapkan ada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program menjadi tugas utama yang dijalan BPKP, karena itu tugas-tugas tersebut harus dikelola dengan baik.
“Mengikuti prosedur itu penting, ya, penting. Tetapi jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan. Sekali lagi, juga ini harus secara akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Presiden dalam sambutannya.
Program yang digagas dan belanja negara yang dilakukan Pemerintah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi kewajiban Pemerintah untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat
Upaya yang dijalankan Pemerintah tersebut, harus diawasi oleh BPKP agar tidak ada anggaran yang disalahgunakan dalam menjalani program pemerintah.
Presiden menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang penyelewengan anggaran, apalagi perbuatan negatif tersebut dilakukan di saat bangsa ini berjuang bangkit di tengah pandemi Covid-19.
“Berkali-kali saya sampaikan, saya tidak akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran. Apalagi di saat kita seperti sekarang ini, semuanya harus dihemat dalam rangka menghadapi pandemi, di saat kita semuanya sedang bekerja keras untuk mempercepat pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut Kepala Negara menyampaikan, tahun 2021 ini merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Untuk program tersebut, pemerintah telah menyiapkan dana PEN yang mencapai Rp700 triliun. Dana tersebut harus segera direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan dan bangkitnya ekonomi nasional.
“Kuartal pertama ekonomi kita tumbuh masih minus 0,74. Target kita di kuartal kedua melompat menjadi kurang lebih 7 persen. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, oleh sebab itu, orkestrasinya ini harus betul-betul terkelola dengan baik,” ujarnya.
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021 mengusung tema “Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi” yang sejalan dengan tujuan pada tahun pemulihan ekonomi nasional ini. Selain peserta yang hadir di Istana Kepresidenan Bogor, Rakornas ini juga dihadiri secara virtual oleh peserta dari Auditorium Gandhi, Gedung BPKP, serta di tempat masing-masing.
Dalam kegiatan ini Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
