DestinationEco TourismHeadline News

Presiden Jokowi Serahkan SK Program Perhutanan Sosial Untuk Rakyat

Setelah Provinsi Jawa Barat, Presiden Joko Widodo melakukan pengecekan lapangan program terpadu Perhutanan Sosial ke Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Desa Brani Wetan, Kabupaten Probolinggo, Kamis (2/11/2017).

Dalam kesempatan ini diserahkan sebanyak lima Surat Keputusan (SK) yang menegaskan pemanfaatan hutan kawasan hutan negara, untuk dapat diakses oleh petani Probolinggo serta surat keputusan tentang pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan LMDH dari Lumajang dan Jember.

Penyerahan SK pengelolaan hutan sosial merupakan aksi nyata Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar kelompok tani dapat memanfaatkan izin mengelola hutan  dengan produktif.

“Izin ini dapat digunakan sampai 35 tahun dan bila dikelola dengan baik, maka dapat diperpanjang sampai 70 tahun, jadi silahkan digunakan sebaik-baiknya oleh kelompok tani,” tegas Presiden.

Dalam laporan Menteri LHK Siti Nurbaya dijelaskan, Perhutanan Sosial di Indonesia telah mencapai areal seluas 1,09 juta ha sampai dengan 31 Oktober 2017, dan data itu belum termasuk di Pulau Jawa. Sampai dengan saat ini sudah didata kelompok dan LMDH di Jawa sebanyak 48 unit yang sedang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan.

Hingga akhir Desember mendatang, direncanakan akan terlaksana pengecekan lapangan Perhutanan Sosial oleh Presiden Joko Widodo yang mencakup tidak kurang dari 48 kelompok dengan areal seluas sekitar 46 ribu ha di Pulau Jawa. Jumlah ini masih terus berkembang, dengan usulan masyarakat dan pemeriksaan lapangan oleh KLHK, Perhutani, dan Bank Mandiri (Jabar), BRI (Jateng), dan BNI (Jatim) menurut kelayakan areal yang ada atau diusulkan.

 

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button