Headline NewsHealthy Life

Presiden Kembali Sidak Pelayanan BPJS Kesehatan, Kali Ini di RSUD Kota Cilegon

Setelah menyidak pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Subang beberapa waktu lalu, kini giliran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon yang disidak Presiden Jokowi. Sidak ini dilakukan Presiden saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Cilegon, Jumat pagi (6/12/2019).

Dalam sidak ini, Presiden didampingi di antaranya Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, dua Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar dan Adamas Belva Syah Devara, Gubernur Banten Wahidin Halim, serta Wakil Wali Kota Cilegon Ati Marliati.

Sidang dilakukan Presiden, sekitar pukul  09.13 WIB. Tempat registrasi pasien menjadi tempat pertama yang dikunjungi Presiden. Di tempat ini, Presiden sempat menanyakan beberapa pertanyaan kepada petugas registrasi.

Setelah dari tempat registrasi, Presiden melanjutkan kunjungannya ke instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang perawatan pasien kelas III. Kepada sejumlah pasien, Presiden sempat menanyakan perihal BPJS Kesehatan yang digunakannya.

Presiden mengatakan kedatangannya ke RSUD  Kota Cilegon, untuk memastikan pelayanan BPJS di rumah sakit ini berjalan dengan lancar dan  tidak ada kesulitan yang ditemukan masyarakat saat menggunakannya.

Berdasarkan pengamatan dan perbincangannya dengan para pasien di RSUD Kota Cilegon, Presiden menyebut tidak ada kendala yang ditemukan oleh pasien  yang menggunakan BPJS Kesehatan. Para pasien dilayani dengan baik dan sesuai kelas perawatan yang tercantum di kartu BPJS Kesehatan.

“Pelayanan setiap rumah sakit berbeda-beda. Ada yang rumah sakitnya sudah bagus, ada yang masih dalam proses pembenahan. Saya kira memang ini memerlukan proses di masing-masing rumah sakit. Tetapi intinya kalau keluhan pelayanan (BPJS Kesehatan) di tiga rumah sakit itu saya enggak mendengar,” tuturnya.

Menurut Presiden, pasien di rumah sakit ini, khususnya di kelas III , di dominasi oleh pasien BPJS Kesehatan, pasien-pasien tersebut seluruhnya dapat terlayani dengan baik. ” Hampir tadi 90 persen lebih memang BPJS. Memang sama seperti rumah sakit yang lain. Saya kira 70-80 persen itu PBI (penerima bantuan iuran), yang gratis, dan sisanya 20 persen itu memakai yang mandiri, bayar sendiri,” ujarnya.

Kendati demikian, Presiden mengakui masih ada lobang dalam pelayanan pasien di kelas III ini. “Meskipun di kelas tiga tetapi pembatas mesti ada, pembatas antarpasien, entah gorden, entah pakai sliding, sekat, mestinya ada,” tutur Presiden.

Presiden meminta masyarakat tidak khawatir dengan kekuangan APBN, pasalnya  Pemerintah telah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN, ditambah dengan ABPD masing-masing daerah, untuk membiayai kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan dari kategori penerima bantuan iuran (PBI).

Terkait dengan keluhan sejumlah rumah sakit mengenai keterlambatan pembayaran yang dilakukan BBPJS Kesehatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui hal itu karena BPJS masih defisit. “Itu yang mau kita atasi sudah empat tahun ini tapi belum ketemu jawabannya,” kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan.

Tapi sekarang, lanjut Presiden, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan di Rapat Terbatas kemarin, tahun depan sudah ada ketemu jurusnya, sudah ketemu. “Ya, nanti tanyakan ke Menkes, sudah,” ujarnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close