Presiden Mengaku Minta ke Raja Salman Agar Diberi 250 Ribu Kuota Haji
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, bahwa permintaannya agar Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sudah dijawab langsung oleh Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud saat bertemu di di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas), Minggu (14/4/2019).
“Ya, setelah bertemu dengan Sri Baginda Raja Salman, langsung disampaikan oleh beliau bahwa ini sebenarnya permintaan agak lama. Langsung sudah dijawab beliau, secara resmi kita diberikan tambahan kuota haji, alhamdulillah 10.000,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meresmikan Halal Park di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019)
Dengan demikian, maka kuota haji Indonesia kini meningkat dari 221.000 menjadi 231.000 kuota. Artinya, calon-calon jemaah haji kini sudah bisa lebih maju.
Itu pun, lanjut Kepala Negara, dirinya sudah menyampaikan kepada Raja Salman agar diberikan tambahan lagi.
“Saya masih minta lagi tetapi belum dijawab langsung, sudah iya tapi belum dijawab langsung. Iya nanti akan kita pikirkan. Permintaan kita kemarin 250.000 agar karena saya sampaikan calon-calon jemaah haji di Indonesia ini menunggu sampai 35 tahun-40 tahun,” ungkap Kepala Negara.
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berjanji akan menindaklanjuti penambahan 10 ribu kuota haji yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi pada musim haji tahun ini.
“Kami di Kemenag akan all out untuk merealisasikan penambahan kuota 10 ribu meskipun implikasinya tidak sederhana. Penambahan kuota 10 ribu ini terjadi tatkala pemerintah sudah melakukan persiapan akhir pelaksanaan musim haji tahun ini,” kata Menag di Jakarta, Senin malam (15/4/2019)
Menag mengaku sangat bersyukur dan berbahagia mendengar kabar yang sangat baik bahwa Raja Salman menyetujui permintaan umat Islam Indonesia yang sebenarnya memang sudah cukup lama.
“Beberapa waktu lalu permintaan serupa juga dikabulkan oleh Raja Salman. Ini adalah untuk kali kedua Raja Salman menyetujui permintaan kita untuk penambahan kuota. Meskipun dari sisi waktu ini mendesak. Mungkin kalau satu bulan sebelumnya tentu persiapannya lebih panjang, sebab impilkasinya tidak sederhana,” jelas Menag. (Sumber Setkab)
