Presiden Prabowo Terima IHPS I Tahun 2024, BPK Apresiasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Laporan tersebut memberikan gambaran tentang hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atas pengelolaan keuangan negara pada semester pertama tahun 2024, serta mengidentifikasi berbagai temuan dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang lebih efisien dan transparan. Laporan ini mencakup berbagai evaluasi terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat, yang diharapkan dapat memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara.
Berdasarkan temuan dari IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, yang mencakup 79 laporan keuangan dari kementerian dan lembaga negara (LKKL) serta laporan keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Opini WTP ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan keuangan pemerintah pusat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang sehat.
Namun, BPK juga memberikan perhatian khusus pada empat kementerian dan lembaga negara yang menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional. Opini WDP ini menandakan adanya beberapa masalah yang perlu segera diperbaiki dalam pengelolaan laporan keuangan di empat lembaga tersebut, yang memerlukan perhatian dan langkah perbaikan dari pihak terkait.
Isma Yatun dalam kesempatan tersebut juga memberikan penghargaan kepada pemerintah atas kerjasama yang baik dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama terkait dengan pengelolaan anggaran pada masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. BPK mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengambil kebijakan yang tepat untuk memastikan kelancaran pengelolaan anggaran di tengah proses perubahan pemerintahan. Salah satu langkah positif yang diapresiasi adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tentang cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi serta penunjukan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab sebagai pengampu pelaksanaan anggaran untuk tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh anggaran negara digunakan dengan cara yang lebih efisien dan tepat sasaran.
“Terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang sangat baik dalam mendukung upaya mewujudkan tujuan bangsa melalui prinsip good governance,” kata Isma Yatun
Pada kesempatan ini, Isma Yatun menekankan pentingnya kolaborasi antara BPK dan pemerintah dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Isma Yatun juga memaparkan kontribusi BPK di kancah internasional, yang mencakup peranannya sebagai auditor eksternal bagi berbagai organisasi internasional, termasuk badan-badan khusus PBB dan UN Panel of External Auditors. Dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional, BPK juga meminta dukungan dari Presiden Prabowo untuk pencalonannya sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) untuk periode 2026-2032. Proses pemilihan anggota UN BOA akan dilakukan pada Maret 2025, dan hasil pemilihan tersebut akan diputuskan oleh Sidang Umum PBB pada November 2025. Pencalonan Indonesia untuk posisi ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas dan kontribusi Indonesia dalam pengawasan keuangan global.
Dengan diterimanya laporan IHPS I 2024, pemerintah dan BPK menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan sinergi dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kerja sama yang semakin erat antara lembaga-lembaga negara ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan anggaran dan keuangan negara, sehingga lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.
Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK, Isma Yatun, hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya, yang turut serta dalam diskusi mengenai laporan IHPS I 2024 tersebut
