Presiden Ungkap Alasan Gaji Guru dan PNS Belum Naik: Uang Negara Terus Bocor

El John News-Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan di balik belum adanya kenaikan signifikan gaji guru maupun pegawai negeri sipil (PNS) hingga pertengahan 2026. Menurutnya, salah satu persoalan utama yang dihadapi pemerintah adalah masih besarnya kebocoran ekonomi yang menyebabkan potensi pendapatan negara terus berkurang.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri kegiatan di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026). Di hadapan para ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU), ia menegaskan pentingnya para pemimpin masyarakat memahami kondisi keuangan negara yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.

“Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus,” kata Presiden.

Menurut Presiden, berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dianalisis Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia sebenarnya mencatat surplus perdagangan yang sangat besar dalam dua dekade terakhir. Selama 22 tahun, keuntungan perdagangan Indonesia disebut mencapai sekitar US$436 miliar atau setara Rp7.800 triliun.

Namun, dalam periode yang sama, arus modal yang keluar dari Indonesia juga sangat besar, yakni mencapai sekitar US$343 miliar. Kondisi tersebut, kata Presiden, membuat manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat tidak sepenuhnya tinggal di dalam negeri.

Ia menyoroti praktik under-invoicing atau pelaporan nilai perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebagai salah satu penyebab utama kebocoran ekonomi. Praktik tersebut dinilai mengurangi potensi penerimaan negara karena sebagian nilai ekspor tidak tercatat secara utuh.

“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” ujarnya.

Presiden mengungkapkan, berdasarkan perhitungan yang merujuk pada data internasional, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244 triliun selama 34 tahun akibat praktik-praktik serupa.

“Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun,” kata Presiden.

Lebih lanjut, ia menyebut kebocoran ekonomi masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Sejumlah ahli, menurutnya, memperkirakan nilai kebocoran tersebut masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun atau setara lebih dari Rp2.500 triliun.

“Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegasnya.

Presiden memastikan pemerintah tengah melakukan berbagai langkah pembenahan guna menutup celah kebocoran dan meningkatkan penerimaan negara. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan aparatur negara dan tenaga pendidik.

Sebelumnya, pemerintah sempat mengumumkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Namun hingga pertengahan tahun 2026, belum terdapat kebijakan baru yang secara khusus mengatur kenaikan gaji guru maupun PNS. Pemerintah saat ini masih berfokus pada penguatan fiskal dan optimalisasi penerimaan negara sebelum mengambil langkah lanjutan terkait penyesuaian gaji aparatur.