Puan Harap Kepemimpinan Jenderal Agus Kian Pastikan Netralitas TNI di Pemilu
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Puan berharap, kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Adapun pelantikan itu dilakukan setelah DPR RI melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Puan mengesahkan persetujuan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI.
Saat pelantikan Jenderal Agus, Puan datang bersama dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel. Dengan pelantikan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI ini, Puan kembali menyoroti soal netralitas prajurit dalam Pemilu 2024.
“Pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Saya berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI, baik pada Pileg maupun Pilpres,” kata Puan.
“Kami percaya Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI teguh pada tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pengamanan Pemilu tanpa terlibat dalam politik praktis,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, demi terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan adil diperlukan sikap netralitas dari seluruh aparat negara, termasuk TNI. Ia berharap Jenderal Agus dapat menjadi sosok yang tepat untuk tegas menjaga disiplin prajurit.
“Dengan begitu, cita-cita bersama akan adanya Pemilu yang gembira, damai, dan adil bisa tercapai. Agar bagaimana TNI dapat membantu terciptanya kondusivitas pelaksanaan Pemilu, sehingga tidak muncul ketegangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa,” tegas Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti posko pengaduan netralitas TNI yang digagas oleh Panglima TNI sebelumnya. Puan berharap Jenderal Agus bisa melanjutkan estafet komitmen pimpinan TNI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan dengan kondusif.
“Jenderal Agus harus bisa melanjutkan komitmen Laksamana Yudo, agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam eskalasi politik. Dengan adanya posko aduan, kami harap dapat mempermudah pimpinan TNI untuk memonitor anggotanya,” jelasnya.
Usai Rapat Paripurna Pengesahan Panglima TNI yang baru di DPR kemarin, Selasa (21/11), Jenderal Agus telah menegaskan komitmennya untuk mengawal prajurit agar netral dalam Pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti adanya sanksi disiplin hingga pidana apabila ada anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis.
“Rakyat Indonesia berpegang pada komitmen Jenderal Agus tersebut. Optimalkan posko atau pusat pengaduan netralitas TNI sehingga seluruh prajurit bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan damai,” ungkap Puan.
