Headline News

PUPR Gelar Rakor P4 Di Ambon, Pembangunan Kawasan Indonesia Timur

Dalam rangka mendorong percepatan akselerasi pembangunan infrastrukrur di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4).

Rakor yang bertemakan “Bangun Sinergi Untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” itu dipusatkan di Hotel The Natsepa, Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Senin (23/9).

“kali ini kegiatan di selenggarakan di The Natsepa Hotel and Resort Ambon-Maluku, diawali penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pengawalan dan Pengamanan TP4D secara serentak antara delapan Kepala Kejaksaan Tinggi dengan lima puluh delapan Kepala UPT/Balai/Satker kementerian PUPR di wilayah Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi dan Pulau Papua, sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Jaksa Agung RI dan Menteri PUPR RI pada tanggal 1 Maret 2018 di Jakarta.” jelasnya

Rapat Koordinasi Pengawalan dan Pengamanan TP4D bidang Infrastruktur PUPR diselenggarakan stimultan meliputi seluruh satuan kerja Kejaksaan dan Kementerian PUPR tingkat Provinsi di seluruh Indonesia dalam rangka memperkuat sinergi kelembagaan yang telah terjalin selama ini antar kedua instansi.

“Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dihadapan para Kajati dan Kapolda beberapa tahun lalu bahwa TP4 diharapkan menjadi kontribusi aparat Kejaksaan dalam percepatan pembangunan nasional serta meningkatkan kepercayaan diri pemeirntah di daerah dalam mengelola anggaran melalui pengawalan dan pengamanan TP4 sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran” paparnya

Untuk itu, lanjut Jan, diperlukan peran aktif, koordinasi dan keterbukaan Para Pihak dalam bersama-sama mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang timbul di setiap tahapan pekerjaan untuk menentukan strategi pengawalan dan pengamanan yang efektif sesuai permasalahan hukum yang ditemukan.

“perlu diingat bahwa TP4 jangan disalahgunakan sebagai bumper untuk menutupi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi, sebaliknya keberadaan TP4 justru harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pemecahan berbagai permasalahan hukum dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka percepatan program-program prioritas Pemerintah di pusat dan di daerah.” Jelasnya.

Kegiatan juga diisi diskusi panel menghadirkan narasumber Ketua LKPP Roni Dwi Susanto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dr. Ir. Syarif Burhanuddin, M.Eng dan unsur BPKP, serta Pembahasan Desk Provinsi jajaran UPT/Balai/Satker Kementerian PUPR dan Kejaksaan Tinggi di wilayah masing-masing. Kegiatan yang sama rencananya akan digelar di Palembang dan Balikpapan.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close