Qodari: Masalah HGU–HGB Tidak Boleh Ada Lagi di Kawasan Industri
Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, hadir sebagai Keynote Speaker dalam Seminar Prospek Investasi di Indonesia bertema “Sinergi Global Menuju Indonesia Emas 2045”. Seminar ini menjadi bagian penutup dari rangkaian Forum Kemitraan Industri dan Investasi 2025 yang digelar di Industrial Areas of Wanxinda, Batang, dan dihadiri oleh lebih dari 1.000 investor dari Tiongkok maupun Indonesia.
Dalam pidatonya, Qodari menegaskan bahwa peran Kantor Staf Presiden adalah melihat sekaligus menyelesaikan potensi masalah yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, termasuk persoalan investasi.
“Sebagai KSP, tugas kami memang melihat jika ada masalah. Kalau KSP bicara masalah, jangan marah, karena itulah tugas kami. Tapi kami bukan hanya melihat, kami juga membantu menyelesaikan,” ujar Qodari di hadapan para investor dan pelaku industri.
Qodari mengungkapkan kekhawatirannya atas lamanya proses perizinan di kawasan tersebut, setelah menerima laporan langsung dari Executive Chairman PT Wanxinda Group, Mr. Dan Chen, yang menyebut bahwa proses izin memakan waktu hingga 9 bulan.
“Lama sekali. Dan rupanya persoalannya ada pada status tanah. Kalau tanah masih HGU, belum HGB, banyak keterbatasan: tidak bisa dipakai pinjam uang, perizinan terlambat, dan proses pembangunan tertunda,” tuturnya.
Ia mengaku terkejut karena kendala status lahan semacam itu masih terjadi di kawasan yang telah diresmikan Presiden dan dikembangkan sebagai kawasan industri strategis.
“Bagi saya ini mengejutkan. Karena dalam konsep saya, jika kawasan sudah diresmikan Presiden dan dipromosikan sebagai kawasan industri, apalagi dengan nama besar seperti ‘industripolis, seharusnya persoalan HGU–HGB sudah tuntas. Tidak boleh lagi ada kendala seperti itu,” ungkapnya.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Qodari langsung memerintahkan jajarannya melakukan tindak lanjut bersama berbagai pihak terkait.
“Saya sudah minta kepada tim KSP untuk, segera setelah kembali dari Batang, melakukan follow up dengan semua pihak, Pak Bupati Batang, kementerian perindustrian, pertanahan, dan lembaga terkait lainnya. Kita harus rumuskan cara agar status lahan di kawasan industri ini benar-benar clean and clear,” pesannya
Ia menegaskan bahwa status lahan harus dipastikan beres sepenuhnya, misalnya menjadi HGB, agar investor yang datang dapat langsung membangun tanpa hambatan administrasi.
Qodari menutup pidatonya dengan menegaskan bahwa langkah-langkah percepatan seperti ini adalah syarat mutlak untuk memastikan Indonesia kompetitif sebagai negara tujuan investasi.
“Kalau investor seperti Mr. Dan Chen datang, atau investor-individu lainnya datang ke sini, mereka harus bisa langsung membangun dengan cepat. Inilah yang membuat Indonesia kompetitif, membuat ekonomi cepat bergerak, dan membawa kita menuju negara maju,” tutupnya.
