Revolusi Data Demi Kebijakan Pemerintah yang Lebih Baik
Sudah saatnya Indonesia mempersiapkan diri menjadi negara yang maju, yang memiliki sistem pengumpulan data yang jelas sehingga bisa menciptakan kebijakan-kebijakan pemerintahan yang menyentuh sampai akar rumput masyarakat serta menyelesaikan segala persoalan bangsa.
Atas dasar pemikiran itulah, Kementerian PPN/Bappenas & Pulse Lab Jakarta bekerjasama dengan Knowledge Sector Initiative menyelenggarakan Konferensi Internasional tentang Revolusi Data untuk Perumus Kebijakan di Pullman Hotel Jakarta, pada 21 – 22 Februari 2017.
Ada lebih dari 300 peneliti, perumus kebijakan, aktivis dan analis data, perwakilan pemerintah Indonesia, sektor swasta, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat menghadiri konferensi yang bertema “Mendorong Kebijakan Berbasis Data : Kebutuhan Pemerintah Indonesia untuk Analisis Data yang Lebih Maju di Indonesia” tersebut.
Konferensi ini diadakan bertujuan untuk membahas peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber data baru bagi para perumus kebijakan, serta menguji coba solusi-solusi inovasi data yang kuat dari sisi teknologi dan tepat guna terkait perumusan kebijakan berbasis data/bukti.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa posisi Pemerintah Indonesia adalah mendukung penuh konferensi ini karena pentingnya revolusi data dalam perumusan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
“Kemampuan para perumus kebijakan untuk memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk jejak data digital dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat & tepat. Data yang berkualitas tinggi akan membuat penyediaan informasi yang benar kepada perumus kebijakan untuk merancang, memantau, dan mengevaluasi kebijakan ,” tegas Bambang Brodjonegoro dalam kata sambutannya saat membuka Konferensi Internasional ini, pada Selasa (21/2) pagi tadi.
Indonesia rumah bagi jutaan pengguna teknologi digital adalah salah satu sumber data digital terkaya di dunia. Biasa juga dikenal dengan istilah Big Data karena kuantitas, ragam dan kecepatan dalam pengumpulan datanya, big data membuka peluang-peluang baru yang tidak terbatas untuk para perumus kebijakan: dari pelibatan masyarakat dalam pengumpulan dan analisis data, hingga memperoleh berbagai wawasan baru tentang dunia yang kompleks dan berkembang.
Dalam laporannya pada 2014 yang bertajuk ‘A World That Counts : Mobilising the Data Revolution for Suistanable Development’, Kelompok Penasihat Ahli Independen (the Independent Expert Advisory Group/IEAG) yang dibentuk Sekretaris Jendral PBBmenyoroti beberapa tantangan dalam penggunaan big data untuk memberi gambaran yang lebih baik mengenai dunia ini dan isinya.
