RI Menuju Swasembada Beras, Mentan Optimistis Tak Perlu Impor Tahun Ini
Indonesia terus menunjukkan kemajuan signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan optimisme besar terhadap target swasembada beras, dengan keyakinan bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan beras nasional tanpa perlu mengandalkan impor.
Optimisme tersebut disampaikan Mentan dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (2/6/2025).
“Awalnya kita rancang swasembada dalam empat tahun, kemudian dipercepat menjadi tiga tahun. Tapi melihat perkembangan saat ini, mudah-mudahan tahun ini kita bisa bebas impor beras,” ujar Mentan.
Salah satu dasar keyakinan tersebut adalah keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan stok beras nasional yang kini telah menembus angka 4 juta ton. Menurut Mentan, angka ini mencetak rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir, melampaui capaian tahun 1984 saat Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan menyentuh 3 juta ton stok.
“Sekarang kita sudah melampaui 4 juta ton. Ini menunjukkan bahwa produksi dalam negeri kita semakin kuat dan stabil,” jelasnya.
Tak hanya dari sisi ketersediaan, indikator ekonomi pertanian juga menunjukkan tren positif. Nilai Tukar Petani (NTP)—yang mencerminkan daya beli petani terhadap barang dan jasa konsumsi rumah tangga serta barang produksi pertanian—mengalami peningkatan. Pada Mei 2025, NTP mencapai angka 121, naik dari 116 pada periode yang sama tahun lalu.
“Kita targetkan NTP di angka 110, tapi capaian saat ini sudah melampaui. Ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah, baik melalui subsidi, pembelian gabah, maupun distribusi, membuahkan hasil yang baik bagi kesejahteraan petani,” papar Mentan.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah juga menggulirkan program bantuan sosial berupa beras sebanyak 180 ribu ton per bulan selama dua bulan ke depan, dengan total 360 ribu ton.
Menurut Mentan, distribusi bantuan akan diprioritaskan ke wilayah yang tidak memproduksi beras secara signifikan seperti Papua, Maluku, serta kawasan perkotaan besar. Langkah ini diambil guna menghindari kelangkaan dan lonjakan harga di pasar yang bergantung pada distribusi antarwilayah.
“Kita akan kirimkan langsung ke daerah-daerah tersebut, bahkan bisa sekaligus untuk dua bulan ke depan,” jelasnya.
Amran juga menegaskan bahwa daerah sentra produksi, terutama di Pulau Jawa, tetap harus dijaga dan dilindungi. Keseimbangan antara harga di tingkat petani dan harga di tingkat konsumen harus dipertahankan agar sistem pangan nasional tetap sehat.
“Kalau harga terlalu rendah, petani rugi. Kalau terlalu tinggi, konsumen terbebani. Jadi keseimbangan ini yang harus dijaga melalui strategi distribusi dan intervensi pasar yang terukur,” katanya.
Untuk mendukung ketahanan stok jangka menengah, pemerintah juga memperkuat penyerapan gabah langsung dari petani. Mentan memperkirakan, penyerapan pada bulan ini saja bisa mencapai 400 ribu hingga 500 ribu ton.
“Yang akan kita salurkan dalam bentuk bantuan sosial itu hanya 360 ribu ton. Sementara dari sisi penyerapan, kita bisa ambil 400 sampai 500 ribu ton bulan ini. Artinya, stok kita aman dan bahkan akan terus bertambah,” tambahnya.
Pemerintah juga berharap langkah-langkah strategis ini akan berdampak pada ketahanan pangan secara keseluruhan, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan menciptakan kepercayaan diri nasional dalam menghadapi tantangan global terkait pangan.
“Ini bukan hanya tentang beras, tapi soal kedaulatan dan kebanggaan bangsa. Kita ingin menunjukkan bahwa Indonesia bisa mandiri, mampu mencukupi kebutuhan sendiri, dan memberi kesejahteraan bagi petaninya,” pungkas Mentan.
