Saksikan Penyerahan Penyelamatan Keuangan Negara Lebih Dari Rp6,6 Triliun, Presiden Tegaskan Komitmen Selamatkan Kekayaan Negara

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri dan menyaksikan langsung penyerahan laporan capaian hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta penyelamatan keuangan negara tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, (24/12/2025).

Acara ini menjadi momentum penting dalam upaya pemerintah memperkuat penegakan hukum sekaligus menjaga aset dan kekayaan negara, khususnya yang berkaitan dengan kawasan hutan dan pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menertibkan penguasaan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan hukum serta memastikan pemulihan fungsi hutan demi kepentingan nasional dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan diawali dengan paparan Jaksa Agung ST Burhanuddin selaku pimpinan Satgas PKH. Dalam laporannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa hingga tahun 2025, Satgas PKH telah berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luas mencapai 4.081.560,58 hektare. Capaian tersebut merupakan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga yang dilakukan melalui proses verifikasi, pengawasan, serta penegakan hukum secara menyeluruh.

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Agung juga melaporkan penyerahan kembali kawasan hutan tahap V dengan total luas mencapai 893.002,383 hektare. Kawasan yang berhasil ditertibkan ini terdiri dari dua kategori utama. Pertama, lahan perkebunan kelapa sawit seluas 240.575,383 hektare yang berasal dari 124 subjek hukum dan tersebar di enam provinsi. Lahan tersebut selanjutnya diserahkan melalui Kementerian Keuangan dan Danantara untuk dikelola oleh Agrinas sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, kawasan hutan konservasi seluas 688.427 hektare yang tersebar di sembilan provinsi. Kawasan ini diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan pemulihan kembali fungsi hutan, termasuk rehabilitasi ekosistem dan pengamanan kawasan konservasi agar tidak kembali disalahgunakan.

Selain keberhasilan dalam penguasaan kembali kawasan hutan, Satgas PKH juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan keuangan negara. Jaksa Agung melaporkan bahwa pada acara tersebut diserahkan uang negara dengan total nilai mencapai Rp6.625.294.190.469,74.

Nilai tersebut berasal dari dua sumber utama. Pertama, hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH senilai Rp2.344.965.750.000. Dana ini berasal dari 20 perusahaan perkebunan kelapa sawit dan satu perusahaan tambang nikel yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan.

Kedua, hasil penyelamatan keuangan negara senilai Rp4.280.328.440.469,74 yang berasal dari penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Dana tersebut terkait dengan perkara dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) serta perkara impor gula yang telah memiliki kekuatan hukum.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam Satgas PKH. Kepala Negara menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata kerja keras pemerintah dalam menjaga kedaulatan hukum dan kekayaan negara.

Presiden juga secara khusus menyoroti peran para petugas di lapangan yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kondisi geografis yang sulit hingga upaya perlawanan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

“Saya berterima kasih atas nama negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara telah bekerja keras dengan sangat sulit di medan-medan yang sulit. Verifikasi terhadap jutaan hektare kawasan hutan bukan pekerjaan mudah. Kita memahami adanya berbagai upaya untuk menghambat proses verifikasi, penyelidikan, dan investigasi, namun negara tidak boleh kalah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun menjadi titik awal komitmen kuat pemerintah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberantas praktik korupsi serta perampokan kekayaan negara yang telah terjadi selama puluhan tahun.

“Saya kira ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita, baru ujung, penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, pada Rabu, 24 Desember 2025.

Sejak menerima mandat rakyat, Presiden Prabowo telah bertekad melawan korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini, dilobi sana, tegakkan peraturan, selamatkan kekayaan negara, itu tugas saya. Dan saudara-saudara telah melakukan dengan baik, dengan tertib, dengan sesuai ketentuan, sesuai hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa nilai kerugian negara yang berhasil diselamatkan saat ini belum sebanding dengan potensi kerugian yang sesungguhnya. “Yang saya katakan baru ujungnya. Sesungguhnya kalau kita pelajari kerugian kita sangat-sangat besar. Kalau tidak salah, kalau kita teliti dengan baik, mungkin dendanya ratusan triliun harus dibayar,” kata Presiden.

Presiden turut menegaskan bahwa negara tidak boleh terus-menerus mengalami kebocoran kekayaan. Pemerintah bertekad akan terus melanjutkan perjuangan menyelamatkan kekayaan negara.

“Kita kerja terus, kita kerja terus untuk rakyat, dan rakyat merasa dan melihat apa yang kita kerjakan. Kita akan selamatkan kekayaan negara dengan tidak ada keragu-raguan,” tandasnya.

Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah tegas dalam penertiban kawasan hutan dan penegakan hukum demi kepastian hukum, keadilan, serta keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Acara tersebut turut dihadiri oleh jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh.