Satgas COVID-19: Varian Baru B1617 Dari India Belum Ditemukan Di Indonesia
Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) mengabarkan adanya varian baru dari virus COVID-19, dengan nama B1617. Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menegaskan, bahwa sejauh ini varian baru itu belum ditemukan di Indonesia.
“Jadi, sampai saat ini varian B1617 tidak ditemukan pada sampel yang digunakan untuk whole genum Sequencing (WGS) sampai dengan tangg 19 April 2021,” Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 di Graha BNPB, belum lama ini.
Dan pemerintah telah melakukan upaya untuk membendung masuknya imported case yang merupakan bagian dari pengendalian COVID-19 yang berjenjang di Indonesia. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan pelarangan arus masuk bagi pelaku perjalan internasional.
Pelarangan ditujukan baik kepada warga negara asing (WNA) yang memenuhi syarat, maupun warga negara Indonesia (WNI) dari luar negeri melalui Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 8 Tahun 2021 yang masih berlaku hingga saat ini.
Dalam aturan itu mewajibkan para pelaku perjalanan yang masuk Indonesia harus membawa surat hasil PCR negatif COVID-19 dari negara asal, melakukan tes PCR 2x setibanya di Indonesia, melakukan karantina 5 hari diantara 2 tes PCR yang dilakukan dalam negeri.
Varian baru Corona mutasi ganda B1617 ditemukan di India dan kini sudah menyebar ke berbagai negara/Mutasi dua varian Corona E484Q dan L452R itu ditemukan pertama kali pada akhir tahun lalu.
Menurut Dr Apana Mukherjee, peneliti di Indian Council of Medical Research, varian B1617 ini diketahui lebih cepat menular dan mudah melawan imunitas dalam tubuh karena terdiri dari dua mutasi.
Seperti diketahui, saat ini India sedang mengalami ‘tsunami’ COVID-19 dengan terus bertambahnya kasus infeksi dan meningkatnya angka kematian. Dr Nithya Balasubramanian, kepala penelitian kesehatan di Bernstein India, menyebut bahwa varian ini merupakan salah satu penyebab utama ledakan COVID-19 di India. (Sumber Komite Penanganan COVID-19 dan PEN)
