Stasiun MRT Lebak Bulus Terganggu Kemacetan, Dishub DKI Jakarta Siap Evaluasi Sistem Lay Bay
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan bagi warga, terutama di kawasan transportasi umum yang ramai, seperti stasiun MRT. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian adalah pengelolaan alur drop-off kendaraan di sekitar stasiun, yang merupakan titik krusial untuk mempermudah akses penumpang.
Untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan mencegah kemacetan di sekitar stasiun, Dishub DKI Jakarta menyediakan fasilitas lay bay di beberapa titik. Lay bay ini bertujuan sebagai tempat berhenti sementara bagi kendaraan yang akan menurunkan penumpang, sehingga tidak terjadi kemacetan akibat kendaraan yang parkir lama di sepanjang jalan. Namun, dalam kondisi tertentu, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, fasilitas ini dapat mengalami over capacity, seperti yang terjadi pada hari Selasa, 25 Februari 2025, di Stasiun MRT Lebak Bulus.
Antrean panjang terjadi di area lay bay karena volume kendaraan yang sangat padat. Bahkan, dalam situasi ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang sedang dalam perjalanan menuju Bundaran HI, harus turun lebih cepat dari mobil dinasnya untuk mempercepat proses keberangkatannya. Hal ini terjadi karena antrean yang telah terbentuk sebelum Wagub dan rombongan tiba di lokasi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa tidak ada pengondisian khusus untuk mengosongkan jalur antrean di saat itu. Melihat kondisi tersebut, Wagub Rano Karno segera memutuskan untuk turun dan melanjutkan perjalanan menuju MRT dengan lebih cepat.
“Melihat antrean yang cukup panjang, Pak Wagub langsung turun agar lebih cepat menaiki MRT dari stasiun Lebak Bulus menuju Bundaran HI. Setelah itu, mobil yang mengangkut Wagub langsung diarahkan ke Balai Kota,” kata Syafrin di Jakarta, Sabtu (1/3/2025).
Meski situasi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat, Syafrin menegaskan bahwa kejadian ini menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan transportasi publik di Jakarta. Dishub DKI Jakarta akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, khususnya dalam pengaturan teknis pengawalan pejabat di area publik, untuk memastikan kenyamanan warga tetap menjadi prioritas.
“Ini menjadi bahan evaluasi kami bersama pihak terkait untuk mengatur aspek teknis dalam pengawalan maupun operasional transportasi publik setelahnya, agar kenyamanan warga tidak terganggu. Karena ini adalah fasilitas publik, tentu publik yang harus jadi prioritas utama,” ungkap Syafrin.
Pihak Dishub juga berjanji akan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan lalu lintas di sekitar stasiun-stasiun MRT untuk menghindari kejadian serupa di masa mendatang.
