Survei Nataru 2024/2025: Potensi Pergerakan Masyarakat Capai 110,67 Juta Orang
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, menyampaikan hasil survei terkait potensi pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, diprediksi sebanyak 110,67 juta orang akan melakukan perjalanan di seluruh Indonesia.
Survei tersebut disampaikan Budi saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Nataru 2024/2025 yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK, beberapa waktu lalu.
Survei ini dilaksanakan untuk mempersiapkan segala aspek terkait mobilitas masyarakat yang terjadi pada akhir tahun, khususnya pada periode liburan panjang yang sering kali dipenuhi dengan lonjakan jumlah penumpang di berbagai moda transportasi.
Menhub menegaskan bahwa sebagian besar pergerakan diprediksi akan terjadi di Pulau Jawa, termasuk di dalamnya wilayah aglomerasi yang meliputi kawasan-kawasan padat penduduk dan pusat-pusat ekonomi. Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan ekstra bagi pemerintah dalam menghadapi arus pergerakan yang sangat besar di wilayah ini.
“Kami sudah melakukan survei. Hasilnya, potensi pergerakan masyarakat saat Nataru 2024/2025 mencapai 110,67 juta orang. Sebagian besar pergerakan terjadi di Pulau Jawa, termasuk aglomerasi. Jumlah inilah yang kami antisipasi,” ujar Menhub.
Prediksi pemerintah mengenai puncak pergerakan masyarakat mengindikasikan bahwa arus pergi pertama akan terjadi pada Selasa, 24 Desember 2024, bertepatan dengan libur Natal. Sementara itu, puncak arus pergi kedua diperkirakan akan terjadi pada Selasa, 31 Desember 2024, berhubungan dengan perayaan Tahun Baru 2025. Pemerintah juga memprediksi bahwa puncak arus balik akan terjadi pada Rabu dan Kamis, 1-2 Januari 2025, ketika sebagian besar masyarakat kembali dari liburan mereka.
Penting untuk dicatat bahwa tingginya jumlah pergerakan ini juga mengundang tantangan bagi pemerintah, baik dalam hal kesiapan infrastruktur transportasi maupun keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai langkah antisipasi agar potensi gangguan dapat diminimalisir.
Menko PMK, Pratikno, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa tantangan utama dalam menghadapi masa Nataru 2024/2025 adalah faktor cuaca, terutama musim hujan. Menurut Pratikno, potensi bencana hidrometeorologi, seperti hujan lebat dan banjir, harus menjadi perhatian serius dalam memastikan keselamatan dan kelancaran pergerakan masyarakat. Mengingat bahwa banyak wilayah Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, rawan terhadap bencana alam akibat hujan deras, kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana ini menjadi sangat krusial.
“Pemerintah harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk menghadapi bencana alam yang bisa mengganggu perjalanan masyarakat,” ujar Pratikno
. Kesiapan personel, fasilitas, serta sistem peringatan dini untuk masyarakat akan menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana yang direncanakan.
Peran Infrastruktur dan Moda Transportasi
Tidak hanya masalah cuaca dan bencana yang perlu diantisipasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur transportasi yang akan digunakan masyarakat selama masa Nataru. Dalam rapat koordinasi tersebut, para pejabat terkait membahas berbagai moda transportasi yang akan digunakan masyarakat, termasuk transportasi darat, laut, dan udara.
Untuk transportasi darat, pemerintah memastikan bahwa jalur-jalur utama di Pulau Jawa dan Sumatera telah dipersiapkan untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan. Beberapa langkah yang diambil termasuk penambahan kapasitas di beberapa ruas tol, pengaturan sistem ganjil-genap, serta pengawasan terhadap potensi kemacetan di titik-titik rawan.
Untuk transportasi udara, maskapai penerbangan dan bandara juga diminta untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan, dengan mempersiapkan lebih banyak penerbangan pada periode puncak dan memastikan kelancaran prosedur di bandara, termasuk pengaturan antrian dan keamanan.
Sementara itu, sektor transportasi laut juga menjadi fokus perhatian, mengingat tingginya volume penumpang yang sering menggunakan kapal laut untuk mudik, khususnya di wilayah Indonesia Timur dan antar pulau. Kesiapan pelabuhan dan kapal serta protokol keselamatan harus dipastikan agar perjalanan laut dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.
