Tito Karnavian Paparkan Strategi Percepatan Pemulihan Pascabencana di Sumatra
Satuan tugas (Satgas) gelar rapat pemulihan pascabencana di Aceh, 10 Januari 2026 (Foto: Kementerian Dalam Negeri)
El John News, Jakarta-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra yang digelar di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Tito menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan pemetaan kondisi di 52 kabupaten/kota terdampak. Pemetaan tersebut membagi daerah ke dalam tiga kategori, yakni sudah normal, setengah normal, dan belum normal, dengan melibatkan pemerintah daerah agar data sesuai kondisi lapangan.
Menurut Tito, pemetaan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas penanganan. Salah satu fokus utama adalah percepatan pembersihan lumpur di kawasan permukiman dan aliran sungai. Ia menilai, tambahan personel dari TNI dan Polri perlu dimobilisasi agar proses pembersihan dapat selesai sebelum Ramadan.
“Pemetaan ini penting agar kita tahu ke mana harus bergerak dan strategi apa yang harus diterapkan sesuai kondisi daerah,”
Selain itu, Mendagri mendorong keterlibatan sekolah kedinasan, seperti IPDN, dengan menugaskan mahasiswa untuk membantu proses pemulihan. Ia meyakini kolaborasi berbagai pihak akan mempercepat pemulihan lingkungan hingga ke tingkat rumah warga.
Kalau dikeroyok rame-rame, TNI, Polri, dan sekolah kedinasan ikut bergerak, saya yakin daerah-daerah berlumpur bisa cepat bersih sampai ke rumah-rumah warga,” tegasnya.
Langkah berikutnya adalah mengaktifkan kembali roda pemerintahan daerah melalui percepatan penyaluran APBD. Tito menegaskan Kemendagri telah memberikan kemudahan melalui surat edaran agar daerah dapat melakukan perubahan anggaran secara cepat, termasuk percepatan dana transfer tanpa menunggu seluruh syarat administrasi.
Di bidang sosial dan ekonomi, Mendagri menekankan pentingnya penguatan bantuan sosial seperti PKH, PBI BPJS Kesehatan, serta bantuan tunai untuk menjaga daya beli masyarakat dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, khususnya UMKM.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat perbaikan akses darat, penyediaan hunian sementara bagi pengungsi, validasi data kerusakan rumah, serta mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi hujan yang berpotensi menghambat proses pemulihan.
