Undang Pelaku Pemandu Wisata, Kemenko Kemaritiman Inisiasi Percepatan Peningkatan SDM
Sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan komponen utama penggerak usaha pariwisata. Namun kenyataannya, jumlah SDM pemandu wisata yang memiliki kompetensi bagus jumlahnya masih timpang bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia.
Salah satu hal yang menjadi penyebabnya adalah belum adanya standar baku kompetensi bagi beberapa profesi terkait pemandu wisata. Untuk mengatasi hal ini, Kemenko Bidang Kemaritiman melakukan inisiasi dialog antara berbagai pemangku kepentingan di pusat dan daerah untuk melakukan pemetaan masalah.
Mewakili Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin, Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Maritim TB. Haeru mengatakan bahwa diskusi yang dilaksanakan dengan format rapat koordinasi ini adalah untuk mencari solusi kekurangan SDM kepemanduan pariwisata. “Kita kumpulkan praktisi pariwisata, organisasi pemandu wisata, asosiasi pengusaha tour and travel, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pariwisata serta dinas pariwisata daerah untuk melihat permasalahan yang terjadi saat ini,” jelas TB. Haeru
Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Sang Putu Subaya mengatakan bahwa, salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah penguasaan Bahasa asing. “Percuma memiliki banyak pengetahuan tentang pariwisata di daerahnya, product knowledge-nya bagus tapi kalau dia tidak bisa menceritakannya kepada wisatawan dengan menggunakan bahasa asing ya percuma,” ujar pria berkacamata itu.
Sebelumnya, anggota dewan pelatih Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI) Sanny, mengatakan, perkembangan pariwisata selam Indonesia yang cukup pesat menimbulkan dampak pada meningkatnya permintaan pemandu selam. Namun, sayangnya menurut dia, hal ini tidak didukung dengan peningkatan kompetensi pemandu selam di dalam negeri. “Ada sebuah lembaga pelatihan yang bisa mengeluarkan sertifikat selam dari pelatihan yang hanya digelar selama dua hari tapi tanpa turun ke laut sama sekali,” keluh Sanny.
Kurang optimalnya penguasaan bahasa asing serta lembaga sertifikasi profesi yang kurang kredibel hanya sebagian kecil dari permasalahan yang muncul dalam dunia kepemandu-wisataan. Bersama dengan pemangku kepentingan dari lintas kementerian/lembaga, Kemenko Bidang Kemaritiman merumuskan beberapa rekomendasi untuk ditindak-lanjuti. Rekomendasi tersebut antara lain memasukkan pelatihan bahasa asing dalam kurikulum di BLK, Kementerian Pariwisata mewajibkan LSP berkoordinasi dengan pemerintah daerah setiap melakukan sertifikasi lalu melaporkan hasilnya.
