Kemenpar Dorong Bebas Visa, Wisatawan Asing Berpotensi Melonjak

El John News, Jakarta-Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan bahwa kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) perlu dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat dalam memperebutkan wisatawan mancanegara.

Menurut Kemenpar, kemudahan akses masuk ke suatu negara kini menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan wisatawan saat menentukan destinasi perjalanan. Karena itu, kebijakan visa tidak lagi hanya dipandang sebagai urusan administrasi keimigrasian, melainkan bagian dari strategi pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.

Kementerian Pariwisata menilai BVK memiliki manfaat yang jauh lebih luas dibanding sekadar memberikan kemudahan bagi wisatawan asing untuk masuk ke Indonesia. Kebijakan tersebut diyakini dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, memperbesar pengeluaran wisatawan selama berlibur, menciptakan lapangan kerja, hingga memperkuat perekonomian masyarakat di berbagai daerah tujuan wisata.

“BVK bukan sekadar fasilitas visa. BVK adalah instrumen daya saing, instrumen pertumbuhan, dan instrumen penciptaan lapangan kerja. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia perlu memastikan tidak tertinggal dalam memberikan kemudahan perjalanan bagi wisatawan mancanegara,” demikian bunyi siaran pers Kementerian Pariwisata.

Pengalaman Indonesia pada 2016 menjadi salah satu contoh nyata dampak positif kebijakan tersebut. Saat itu, pemerintah memberikan fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 169 negara. Hasil kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics menunjukkan kebijakan tersebut mampu meningkatkan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24 persen dan mendukung terciptanya sekitar 400 ribu lapangan kerja.

Kemenpar mengungkapkan, setelah dilakukan penyempurnaan perhitungan menggunakan data realisasi kunjungan wisatawan tahun 2018, dampak kebijakan bebas visa diperkirakan bahkan lebih besar. Peningkatan permintaan wisatawan mancanegara diproyeksikan mencapai 32,4 persen, yang menunjukkan adanya hubungan kuat antara kemudahan perjalanan dan pertumbuhan jumlah wisatawan.

Kajian WTTC juga memperlihatkan bahwa kebijakan visa-free memberikan dampak yang lebih signifikan dibandingkan berbagai bentuk fasilitasi visa lainnya. Median peningkatan kedatangan wisatawan dari kebijakan bebas visa tercatat mencapai 16,6 persen per tahun, sedangkan kebijakan jenis visa baru hanya menghasilkan peningkatan sekitar 8,1 persen per tahun.

Dari sisi regional, Indonesia dinilai masih perlu memperkuat daya saing kebijakan visanya. Saat ini jumlah negara yang memperoleh fasilitas bebas visa ke Indonesia masih lebih sedikit dibandingkan beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang lebih agresif dalam memberikan kemudahan perjalanan kepada wisatawan internasional.

Meski demikian, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa kebijakan visa tetap harus memperhatikan berbagai aspek penting, termasuk keamanan nasional, prinsip resiprositas, serta kepentingan strategis negara. Oleh sebab itu, setiap langkah yang diambil harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Dukungan terhadap kebijakan kemudahan perjalanan juga datang dari berbagai studi internasional. Kajian Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) menunjukkan bahwa penyederhanaan atau penghapusan persyaratan visa dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara antara 7,2 persen hingga 27 persen. Sebaliknya, penambahan hambatan masuk dalam skema bebas visa berpotensi menurunkan jumlah kedatangan wisatawan asing hingga 29,3 persen.

Kemenpar menilai berbagai temuan tersebut semakin memperkuat pentingnya kebijakan fasilitasi perjalanan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Dengan akses yang semakin mudah, wisatawan berpotensi datang lebih banyak, tinggal lebih lama, dan membelanjakan lebih banyak uang selama berada di Indonesia.

Karena itu, Kementerian Pariwisata berharap koordinasi dan sinergi antar kementerian serta lembaga dapat terus diperkuat guna menemukan formulasi terbaik terkait kebijakan BVK. Formulasi tersebut diharapkan mampu menjaga kepentingan nasional sekaligus meningkatkan posisi Indonesia dalam persaingan pariwisata global.

Kemenpar menegaskan bahwa sektor pariwisata sangat bergantung pada aspek aksesibilitas. Semakin mudah wisatawan berkunjung ke Indonesia, semakin besar pula peluang ekonomi yang tercipta bagi pelaku usaha, UMKM, tenaga kerja, serta masyarakat di berbagai destinasi wisata.