Uni Eropa Tolak Keras Rencana Trump Caplok Greenland

El John News, Jakarta-Uni Eropa menyatakan penolakan kuat terhadap wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mengemuka soal potensi pengambilalihan Greenland, wilayah otonom di bawah yurisdiksi Denmark. Dalam pernyataan bersama, para pemimpin Eropa menegaskan bahwa Greenland bukan untuk “dibeli maupun dikuasai” oleh negara lain tanpa persetujuan rakyatnya sendiri.

Uni Eropa geram dengan sikap Amerika Serikat AS) yang akan mencaplok Greenland. Upaya itu diwancanakan, tak lama setelah  Presiden AS Donald  Trump memerintahkan penangkapan  Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari lalu.

Trump, dilaporkan menyebut isu Greenland sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan nasional AS di kawasan Arktik. Juru bicara Gedung Putih bahkan menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap menjadi opsi dalam mengejar tujuan geopolitik tersebut.

Menanggapi pernyataan tersebut, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa integritas territoral Greenland harus dihormati dan sepenuhnya berada di tangan Denmark dan rakyat Greenland. Menurutnya, segala keputusan mengenai masa depan pulau terbesar di dunia ini tidak boleh ditentukan oleh tekanan eksternal.

“Greenland adalah milik rakyatnya, dan hanya Denmark dan Greenland yang dapat memutuskan hal-hal yang menyangkut hubungan mereka,”

Sejumlah negara Uni Eropa yang menyatakan penolakannya terhadap rencana AS tersebut diantaranya, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Denmark. Mereka menyoroti pentingnya penghormatan terhadap prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan dan integritas teritorial negara. Mereka menolak segala bentuk gangguan terhadap perbatasan yang telah diakui secara internasional.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menyambut baik dukungan internasional namun juga menyerukan dialog yang saling menghormati. Ia menekankan bahwa status pulau itu didasarkan pada hukum internasional dan prinsip keutuhan wilayah, serta belum ada rencana perubahan kedaulatan secara sepihak.

Greenland, dengan populasi sekitar 57.000 jiwa, memiliki pemerintahan otonom luas sejak 1979, meskipun urusan luar negeri dan pertahanan tetap berada di bawah kendali Denmark. Rencana Trump yang berulang kali muncul telah menimbulkan keresahan diplomatik baru di tengah hubungan transatlantik yang sebelumnya cukup stabil.