BusinessEco TourismTourism

Urusan Toilet, Menpar Tidak Percaya Lagi Pemda

Menteri Pariwisata Arief Yahya lagi-lagi dibuat geram dengan kondisi toilet di tempat wisata yang diurus oleh Pemda. Maka ke depannya dia ingin, toilet-toilet di tempat wisata dikelola oleh swasta saja.

Menteri Pariwisata Arief Yahya menuding pemerintah daerah (Pemda) tidak pernah becus menangani persoalan sanitasi di tempat-tempat wisata. Melihat kondisi tersebut, Arief Yahya mencoba mengajak pihak swasta dari kalangan koperasi dan UKM untuk mengelola langsung toilet di lokasi rekreasi sehingga memunculkan lahan bisnis baru dengan melibatkan masyarakat.

“Kalau pendekatannya konvensional, mohan maaf buat Pemda, kita sudah tidak percaya lagi kalau toilet itu dikelola oleh Pemda,” kata Arief Yahya usai menghadiri acara Asia Tourism Forum di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (7/5).

Dia menantang Pemda manapun yang mengklaim mampu menyelesaikan masalah sanitasi di tempat objek wisata. Bahkan, Arief tidak gentar menghadapi suara protes dari Pemda yang murka dengan ucapannya tersebut. “Kalau ada Pemda yang marah ke saya, boleh. Tunjukkan toiletmu bagus. Kemarin saya baru menegur kabupaten pariwisata lagi, toiletnya buruk,” tutur Arief.

Arief Yahya menjelaskan, Kemenpar serta Kementerian PU-Pera dan BTN sudah menandatangani kesepakatan kerja sama soal program toilet pariwisata. “Jadi akan ada program membuat toilet pariwisata untuk publik. Mulai tahun ini (program toilet pariwisata), mungkin Juli,” jelas Arief.

Dia medorong pihak koperasi atau UKM turut terlibat dalam program tersebut. Menurut Arif, program toilet pariwisata itu perlakuannya mirip saat masyarakat mendapatkan biaya Kredit Pemilikan Rumah (KPR). “Tapi ini jauh lebih lunak. Ya karena ini bagian dari program Presiden untuk satu juta rumah,” kata Arief.

Ilustrasinya, sambung dia, pihak swasta membangun toilet tipe 36 yang fisiknya terdiri lima hingga enam unit toilet seharga Rp 150 juta. Nantinya, sambung Arief, koperasi atau UKM hanya membayar uang muka satu persen dengan bunga lima persen serta flat pembayaran angsuran selama 20 tahun.

“Jadi cicilannya bisa di bawah satu juta rupiah. Saya harapkan UKM dan koperasi mampu untuk membeli. Nanti pihak BTN yang akan mengeluarkan penawaran kredit pemilikan toilet,” ucap Arief.

Dia mencontohkan, UKM bisa mengajukan pembangun penambahan toilet di Kawasan Wisata Geo Park, Ciletuh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Berikutnya untuk modal tanah, Arief melanjutkan, Pemda akan mengeluarkan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk tanah di Celetuh. “Jadi UKM tidak dibebani,” lanjut Arief Yahya.

Arief Yahya optimistis permasalahan sanitasi dengan format pembangunan toilet di lokasi wisata dapat tuntas dengan melibatkan swasta. Dia menargetkan pada 2019 mendatang hadir 50 ribu toilet di tempat-tempat wisata di Indonesia. “Diharapkan dengan dikelolanya oleh swasta, seperti UKM serta koperasi, dan basisnya ialah bisnis, bukan sosial, akan jauh lebih bagus,” tutup Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button