BusinessEconomicHeadline News

Wapres Memastikan Investasi Dana Haji Menguntungkan Jamaah Haji

 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ikut angkat bicara terkait polemik penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur. Wapres membantah investasi dana haji hanya untuk menguntungkan pemerintah. Menurut Wapres, pemerintah hanya ingin menggunakan dana haji untuk kepentingan umat dengan tata kelola yang lebih baik dan bermanfaat.

“Karena waktu tunggunya (haji) 20 tahun. Bagaimana dana yang dititip itu bisa dikelola dengan baik, sehingga dapat membantu jemaah haji,” kata Wapres di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 1 Agustus 2017.

Nantinya, keuntungan dari investasi tersebut bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos dan biaya haji sehingga lebih terjangkau oleh masyarakat.

“Makanya investasi itu harus betul-betul baik. Investasi itu bukan kepentingannya pemerintah, tapi kepentingan jemaah. Ini supaya dapat membayar (haji) lebih murah,” ujar Wapres.

Wapres memastikan skema investasi tersebut nantinya disesuaikan dengan syariat agama atau syar’i. Karena itu, pemerintah benar-benar seletif dalam memilih jenis investasi dana haji ini.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menggunakan dana haji tersebut ke sektor lain selain infrastruktur. Sebab, berdasarkan kajian, investasi paling menguntungkan ada di sektor itu.

Pemerintah juga menganggap bahwa dana haji yang 60-70 persennya dalam bentuk uang asing, Dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi justru sangat beresiko jika hanya dibiarkan mengendap selama puluhan tahun. Sebab, nilai uangnya akan menurun.

Hal senada juga dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Ditempat terpisah, Darmin  meyakini pemanfaatan dana haji untuk diinvestasikan di bidang infrastruktur akan memberikan profit yang lebih tinggi.

“Itu kalau ditaruh saja deposito berapa sih bunganya? Lima sampai enam persen. Cuma segitu deposito. Tapi kalau ada investasi infrastruktur paling sedikit return-nya 12-13%, itu pasti. Profit-nya lebih gede itu,” ungkap Darmin di Hotel Borobudur, Selasa, 1 Agustus 2017

Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan wacana penerapan kebijakan tersebut. Darmin mengaku di beberapa negara kebijakan tersebut sudah lebih dulu diberlakukan. Seperti halnya Malaysia yang sudah berhasil menerapkan investasi dana haji pada infrastruktur sejak puluhan tahun lalu, dan masih konsisten dijalankan hingga saat ini.

Pemerintah berniat menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji  (BPKH) pun menyebut kurang lebih ada Rp 80 triliun dana haji yang siap untuk diinvestasikan. Namun, keinginan Pemerintah tersebut banyak kritikan dari berbagai pihak.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button