BusinessDestinationEconomicHeadline NewsTourism

2.600 Hektar di Mentawai Diusulkan Jadi KEK Pariwisata

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) serius untuk menjadikan pariwisata di  Mentawai sebagai pariwisata kelas dunia. Hal itu ditunjukan dengan diusulkannya 2.600 hektar luas  tanah di Mentawi menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Darerah yang memiliki luas tersebut adalah Taileleu.

“Dari hasil kajian dan usulan kami, daerah Taileleu di Kecamatan Siberut Barat Daya, Pulau Siberut masuk dalam KEK Pariwisata,” kata Kepalas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Mentawai, Desti Seminora di Tuapejat, Selasa, 22 Agustus 2017.

Desti menjelaskan, Pemkab Kepulauan Mentawai  dan pihak terkait terlah melakukan kajian terhadap Taileleu, untuk mengetahui apakah daerah tersebut cocok atau tidak dijadikan KEK Pariwisata. Hasilpun memuaskan yakni Taileleu memiliki potensi lengkap untuk investasi pariwisata dengan lahan yang terhubung secara keseluruhan dan lahan tersebut sudah dibeli oleh pihak investor.

Bukan hanya pemandangan yang asri, namun Taileleu juga memiliki adat budaya yang terjaga dan potensi wisata bahari yang sangat banyak. Dalam pengembangan KEK pariwisata tersebut, pelestarian budaya menjadi hal penting yang harus dijaga.

Menurut Desti, KEK Pmembutuhkan investor yang tak sedikit pasalnya industry pariwisata memiliki elemen yang sangat banyak. Pihaknya pun siap terlibat untuk mengawal pengembangan  KEK Pariwisata jika pemerintah pusat mengamini usulan ini.

“Saat ini pihak investor sudah menyekolahkan dan melatih masyarakat setempat yang akan bekerja pada kawasan KEK tersebut. Langkah ini dinilai sangat bagus sehingga masyarakat memiliki skill yang baik dalam pekerjaan pariwisata,” jelasnya.

KEK yang ada di Mentawai, lanjutnya semuanya akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf perekonomian masyarakat setempat dan memberikan pangaruh positif terhadap iklim pariwisata Sumbar.

Untuk mengontrol dalam pembangunan KEK, pihaknya akan membuat aturan dalam menghubungkan investasi dengan masyarakat, termasuk keterlibatan masyarakat yang ingin ikut dalam berinvestasi.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button