Kemenkop UKM Targetkan Cetak 100 Koperasi Modern Pada Tahun Ini
Kementerian Koperasi dan UKM telah memasang target untuk melahirkan koperasi baru berkonsep modern. Untuk tahun ini, ditargetkan ada 100 koperasi yang dicetak serta mentransformasi 2,5 juta usaha mikro menjadi sektor formal.
Hal ini disampaikan Staf Khusus Menteri Bidang Ekonomi Kerakyatan Kementerian Koperasi dan UKM Riza Damanik membacakan sambutan dari Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Kaltim Fair 2021 bertajuk Kebijakan Pemerintah Meningkatkan Akses dan Dukungan Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM secara daring Selasa (16/3/2021).
Dalam sambutan Menkop, dijelaskan untuk mencapai target tersebut, akan dilakukan pemetaan risiko usaha.
“Dan untuk mengurangi risiko usaha dari UMKM tadi agar lebih feasible untuk mendapatkan akses pembiayaan, kami menyiapkan 4 transformasi besar yaitu transformasi dari informal ke formal, transformasi ke digital dan pemanfaatan teknologi, transformasi ke dalam rantai nilai (value chain), dan modernisasi koperasi,” kata sambutan dari Menkop ini.
Lanjut Risa yang membacakan sambutan Menkop, mengungkapkan bahwa pemetaan ini penting dilakukan agar terdata dengan rapi. Selain itu, pemetaan dilakukan untuk efisiensi dan juga dapat lebih fokus dalam hal pembinaan.
Di samping itu, Kementerian Koperasi dan UKM memastikan pembiayaan UKM yang masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional juga terus dilakukan pada tahun ini. Ada dua sasaran yang masuk dalam pembiayaan UKM yakni, yang pertama adalah pelaku usaha yang unbankable (usaha mikro) diberikan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang rencananya segera akan digulirkan oleh Presiden. Kedua, kepada mereka yang sudah bankable atau sedang terikat kredit mendapatkan fasilitas Subsidi Bunga KUR dan pembiayaan modal kerja koperasi melalui LPDB.
“Pemerintah terus mematangkan alternatif pembiayaan untuk UMKM dan Koperasi yang murah, mudah, dan cepat agar UMKM cepat naik kelas,” katanya.
Riza menambahkan, Pemerintah Daerah juga sangat berperan penting dalam akselerasi pengembangan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh sebab itu, kami senang sekali kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Koperasi dan UKM terus diperkuat,” katanya.
Sejauh ini sebagian besar riset menyebutkan bahwa masalah pertama pengembangan UMKM adalah memperoleh kredit atau permodalan termasuk penelitian Ease of Doing Business World Bank, dan BPS 2003. Terlebih untuk negara seperti Indonesia dengan postur mayoritas pelaku usahanya adalah Usaha Mikro (98%).
“Ciri dari usaha mikro antara lain belum terdata dan memiliki perencanaan bisnis dengan baik, bergantung sepenuhnya dengan pendapatan harian, sangat dinamis baik dari sisi produk yang dijual maupun lokasi penjualan, dikelola belum dalam skala ekonomi, bahkan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan. Semuanya menambah sulit usaha mikro mendapatkan akses pembiayaan,” katanya.
