Kementerian PU & PR Sediakan Rp 1 Triliun Bangun Infrastruktur di 10 KSPN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun, untuk membangun infrastruktur di 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Pembangunan infrastruktur ini merupakan kerjasama antara Kementerian PU dan PR dengan 10 Pengelola KSPN.
Diperkirakan pembangunan infrastruktur akan memakan waktu kurang lebih dua tahun. Sedangkan anggaran Rp 1 triliun tersebut merupakan anggaran yang diambil dari APBN dan Kementerian PU dan PR.
Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo menjeskan RP 1 triliun tersebut dibagi untuk 10 KSPN, jika dihitung masing-masing KSPN mendapat Rp 50-100 miliar. Ke 10 KSPN yang mendapat suntikan dana ini yakni Borobudur, Morotai, Labuan Bajo, Wakatobi, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Bromo-Tengger-Semeru, Pantai Selatan Lombok, Tanjung Kelayang, dan Tanjung Lesung-Ujung Kulon.
Infratruktur yang dibangun di 10 destinasi wisata itu yakni infrastruktur publik yang nyaman dan sehat seperti , jalan lingkungan, drainase, sarana air minum, persampahan dan limbah, serta ruang terbuka hijau.
Adapun soal penempatan fasilitas akan ditentukan oleh Rencana Tata Ruang yang dibuat oleh pemerintah kota/kabupaten yang menerima bantuan. “Ini tidak termasuk sarana privat seperti hotel dan restoran,” katanya.
Menurut sri nanti pemerintah daerah yang bertanggungjawab atas pengelolaan infrastruktur yang dibangun di 10 KSPN tersebut. Pemerintah daerah sudah menjadi kewajiban sebagai pihak yang bertanggungjawab, karena setelah proyek ini selesai maka secara otomatis proyek menjadi milik daerah sebagai hibah.
“Setelah proyek selesai akan diserahkan ke Pemda,” ujarnya.
Saat ini, pemerintah telah merampungkan tender pengerjaan proyek di 3 kawasan wisata prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, dan Pantai Selatan Lombok. Alasannya karena ke-3 KSPN tersebut merupakan proyek strategis nasional (PSN).
Selain itu, PUPR juga memfasilitasi kerjasama tanggung jawab perusahaan (CSR) antara PT Meares Soputan Mining (MSM) dengan Pemda Kabupaten Minahasa Utara. MSM akan menyediakan sistem penyediaan air minum di wilayah pedesaan di Kabupaten Minahasa Utara. CSR ini dijalin lewat kemitraan multipihak yang juga melibatkan Kementerian PUPR.
