Kemkomdigi: Penayangan Video Presiden di Bioskop Bentuk Inovasi Komunikasi Publik Era Digital
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyampaikan bahwa penayangan video Presiden Prabowo Subianto di jaringan bioskop nasional merupakan bagian dari strategi komunikasi publik modern. Tujuannya adalah memperluas jangkauan penyebaran informasi yang akurat dan terverifikasi mengenai program, capaian, serta arah kebijakan pemerintah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pemanfaatan berbagai kanal media adalah hal yang wajar dan perlu, seiring dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat di era digital. Dalam konteks itu, bioskop menjadi salah satu platform yang dinilai efektif untuk menyampaikan pesan pemerintah secara visual dan mendalam.
“Komunikasi publik saat ini sudah sangat berkembang. Tidak hanya lewat televisi atau radio, tapi juga media sosial, papan reklame, bahkan kini bioskop. Sepanjang digunakan untuk menyampaikan informasi resmi, benar, dan tidak melanggar regulasi, maka itu adalah bentuk komunikasi yang sah dan patut,” ujar Fifi dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (14/9/2025).
Menurutnya, bioskop memberikan keunggulan tersendiri karena mampu menyajikan konten audio-visual yang menarik dan mudah diresapi oleh masyarakat dari berbagai latar belakang usia dan sosial. Dengan kualitas gambar dan suara yang sinematik, pesan pembangunan nasional yang ingin disampaikan pemerintah bisa diterima lebih utuh, emosional, dan mengena.
Fifi menegaskan bahwa penayangan video Presiden di bioskop bukan semata-mata untuk tujuan seremonial atau pencitraan, melainkan merupakan bentuk kehadiran negara dalam menyampaikan informasi yang jelas dan terukur kepada rakyatnya.
“Ini bukan soal popularitas. Ini tentang memastikan masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah mereka. Dan yang terpenting, masyarakat harus mendapatkan informasi dari sumber yang resmi, bukan sekadar opini atau hoaks yang beredar di media sosial,” lanjutnya.
Ia juga menyatakan bahwa pemerintah berkepentingan untuk menjaga keseimbangan informasi di ruang publik, apalagi di tengah arus deras disinformasi dan polarisasi digital. Oleh karena itu, bioskop dilihat sebagai medium alternatif yang memiliki efektivitas tinggi dalam menyampaikan pesan-pesan penting negara.
“Video ini adalah bentuk penyampaian pesan pembangunan dan ajakan positif yang ingin dibagikan kepada masyarakat. Sama halnya seperti ketika pemerintah mengiklankan program vaksinasi, program bantuan sosial, atau capaian pembangunan infrastruktur melalui TV atau media luar ruang,” terang Fifi.
Kemkomdigi juga menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterbukaan informasi. Informasi yang ditayangkan di bioskop bukan materi sembarangan, melainkan telah dikurasi sebagai bagian dari kebijakan resmi pemerintah.
Lebih lanjut, Fifi mengajak publik untuk tidak terburu-buru menyikapi kebijakan ini secara negatif. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa inisiatif semacam ini sangat dibutuhkan dalam rangka memperkuat literasi publik terhadap kebijakan negara serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan yang tengah berlangsung.
“Kita ingin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang tepat, disampaikan secara menarik, dan diterima dengan nyaman. Itu sebabnya kami pilih bioskop sebagai salah satu saluran komunikasi publik pemerintah,” pungkasnya.
Langkah ini pun menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah terus berinovasi dalam menyampaikan program-programnya dengan cara yang adaptif terhadap dinamika zaman dan perkembangan teknologi komunikasi.
