Trump Pertimbangkan Opsi Militer untuk Kuasai Greenland
Gambar peta Greenland (Foto: Ilustrasi dari Gemini AI)
El John News, Jakarta-Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memunculkan wacana kontroversial terkait rencana penguasaan Greenland. Gedung Putih secara terbuka menyatakan bahwa upaya memperoleh wilayah yang berada di bawah kedaulatan Denmark tersebut dipandang sebagai prioritas keamanan nasional, bahkan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.
Pada Selasa (6/1/2026), juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan bahwa Presiden Trump menilai Greenland memiliki posisi strategis penting, terutama untuk mencegah pengaruh negara-negara pesaing Amerika Serikat di kawasan Arktik. Menurutnya, pemerintah AS tengah membahas berbagai opsi untuk mencapai tujuan tersebut.
“Presiden Trump telah dengan jelas menyatakan bahwa penguasaan Greenland merupakan prioritas keamanan nasional Amerika Serikat. Presiden dan timnya sedang mengkaji berbagai langkah kebijakan luar negeri, dan penggunaan militer AS tetap menjadi salah satu opsi yang tersedia bagi Panglima Tertinggi,” ujar Leavitt.
Pernyataan ini menimbulkan kekhawatiran di Eropa, mengingat Greenland merupakan wilayah otonom Denmark, yang juga merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), sama seperti Amerika Serikat. Sejumlah negara sekutu Eropa dalam pernyataan bersama menegaskan komitmen mereka untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorial Greenland.
Merespons situasi tersebut, Denmark mengumumkan rencana untuk memperkuat kehadiran militernya di Greenland. Menteri Pertahanan Denmark Troels Lund Poulsen menyatakan bahwa negaranya akan meningkatkan kekuatan pertahanan serta memperluas latihan militer bersama NATO di wilayah tersebut.
“Kami akan memperkuat kehadiran militer di Greenland dan memberikan penekanan lebih besar pada latihan serta kehadiran NATO. Dalam konteks aliansi, kami tetap berdiri bersama Amerika Serikat,” kata Poulsen.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Denmark juga mengonfirmasi bahwa Komite Kebijakan Luar Negeri parlemen menggelar pertemuan khusus guna membahas hubungan Denmark–Amerika Serikat, dengan melibatkan Menteri Luar Negeri Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Pertahanan.
Meski menegaskan solidaritas dalam NATO, Denmark menekankan bahwa Greenland dan Denmark adalah bagian sah dari aliansi tersebut dan kedaulatannya tidak dapat diganggu gugat.
