APBN 2025 Anjlok, Komisi XI DPR Dorong Optimalisasi Penerimaan Pajak

El John News, Jakarta–Defisit APBN 2025 tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), melampaui proyeksi awal pemerintah  yakni 2,78 persen.. Kondisi tersebut mendorong DPR untuk meminta pemerintah memperkuat strategi peningkatan pendapatan negara, khususnya dari sektor pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menilai optimalisasi penerimaan pajak menjadi langkah krusial bagi pemerintah dalam merespons pelebaran defisit.

Menurut Andi, peningkatan pendapatan negara perlu difokuskan pada sektor-sektor yang selama ini memiliki potensi besar namun belum tergarap secara maksimal. Ia menilai sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, serta pertambangan dan mineral masih menyimpan ruang besar untuk mendongkrak penerimaan pajak negara.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan perpajakan yang dinilai belum sepenuhnya mampu menutup celah kebocoran dari wajib pajak besar. Ia mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem Coretax agar dapat berfungsi optimal.

Menurutnya, Coretax memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan pajak, khususnya dari perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor sumber daya alam. “Terutama pajak dari perusahaan tambang, migas, dan sektor mineral lainnya. Indonesia ini kan sangat kaya potensi mineral,” katanya.

Selain sisi pendapatan, Andi menilai tekanan defisit APBN juga dipengaruhi oleh besarnya belanja negara. Ia mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mendorong efisiensi anggaran, namun menekankan perlunya penajaman kebijakan belanja, termasuk terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Programnya bagus, tapi tetap harus dievaluasi. Kita harus pastikan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan dengan dampak yang dirasakan masyarakat benar-benar seimbang,” pungkasnya.