Defisit APBN 2025 Capai Rp695,1 triliun, CELIOS Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan Populis

El John News, Jakarta-Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat mencapai Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski melebar dibandingkan asumsi awal, pemerintah menegaskan bahwa angka tersebut masih berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang Keuangan Negara yang menetapkan ambang maksimal defisit sebesar 3 persen dari PDB.

Namun, Peneliti Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya kinerja fiskal di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dari sisi perpajakan. Menurutnya, berbagai kebijakan populis yang dijalankan pemerintah justru berpotensi membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

“Pada satu tahun kepemimpinan Pak Prabowo, ini menandakan bahwa perpajakan pemerintahan Prabowo sangat buruk. Kita tahu banyak sekali kebijakan populis yang diambil, mulai dari Koperasi Desa Merah Putih hingga program Makan Bergizi Gratis,”

Ia menilai kebijakan tersebut hanya relevan dalam siklus politik lima tahunan dan tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang. “Ini adalah kebijakan yang hanya berada dalam lingkaran politik selama lima tahun dan tidak berdampak secara jangka panjang, justru membebani fiskal Indonesia dan menghilangkan fleksibilitas fiskal ke depan,” katanya.

Dyah juga menyoroti rendahnya penerimaan pajak sebagai indikator melemahnya daya beli masyarakat dan lesunya sektor industri. Ia menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak konsumsi hanya berada di kisaran 5–6 persen.

“Artinya masyarakat masih menahan uang. Mereka tidak serta-merta membeli mobil, motor, atau barang konsumsi lainnya. Polanya masih wait and see terhadap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Selain itu, penerimaan pajak penghasilan badan dari sektor industri dan komoditas juga tercatat melemah. Dyah menyebut penerimaan dari sektor tersebut turun sekitar 4,3 persen sepanjang 2025, seiring dengan penurunan harga komoditas global.

“Industri sepanjang 2025 mengalami pelemahan yang cukup tajam. Ini seharusnya menjadi sinyal yang kurang baik bagi pemerintah,” ujarnya.

Dyah juga menilai keterbatasan ruang fiskal dapat berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program perlindungan sosial yang berkelanjutan. Jika defisit terus mendekati batas maksimal, pemerintah dinilai akan semakin bergantung pada pembiayaan utang.

“Keseimbangan primer APBN tercatat minus Rp180,7 triliun. Ini mengindikasikan pemerintah seperti dari lubang ke lubang, karena utang baru digunakan untuk membayar utang lama, bukan untuk pembiayaan publik,” pungkas Dyah.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas anggaran dan memastikan setiap kebijakan fiskal memiliki dampak ekonomi jangka panjang. Dyah menekankan pentingnya memperkuat basis penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan yang lebih berkeadilan, agar stabilitas fiskal tetap terjaga.