Dua Menteri Bersitegang Soal Dana Kapal, Industri Galangan Jadi Korban?

El John News, Jakarta-Upaya pemerintah memperkuat kedaulatan maritim di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto justru diwarnai perbedaan pandangan tajam antara dua menteri strategis. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono terlibat silang pendapat terkait pengadaan kapal dan serapan anggaran industri galangan nasional.

Perdebatan ini tak sekadar persoalan administratif, tetapi menyentuh isu fundamental: efektivitas belanja negara, keberpihakan terhadap industri dalam negeri, hingga transparansi sumber pendanaan proyek strategis.

Menkeu Soroti Lambatnya Pergerakan Industri Galangan

Polemik bermula saat Menkeu Purbaya menghadiri acara Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa (10/2/2026). Dalam forum tersebut, ia menyoroti belum optimalnya pemanfaatan anggaran pengadaan kapal yang telah dialokasikan pemerintah.

Menurut Purbaya, industri galangan kapal nasional sejatinya memiliki kapasitas dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, peluang besar dari kebutuhan peremajaan armada nasional belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Ia mengungkapkan, terdapat sekitar 2.491 kapal milik negara yang usianya sudah melampaui 25 tahun. Kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi galangan dalam negeri untuk memperoleh pesanan dalam jumlah besar.

“Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat”

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa

Menkeu menegaskan, dari sisi fiskal tidak ada hambatan. Anggaran telah disiapkan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah. Namun, realisasi di lapangan dinilai belum sesuai harapan.

Ia juga menyinggung kebijakan impor kapal bekas yang masih terbuka. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggerus peluang industri lokal.

Bagi Purbaya, pengamanan pasar domestik merupakan langkah krusial jika pemerintah ingin sektor manufaktur, termasuk galangan kapal, naik kelas dan berdaya saing.

Menteri KP Tegaskan Sumber Dana Berbeda

Tak lama berselang, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memberikan respons terbuka melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu (11/2/2026). Ia menilai ada kekeliruan persepsi terkait sumber pendanaan proyek pembangunan kapal yang sedang berjalan.

Trenggono menjelaskan bahwa program besar pembangunan 1.500 kapal ikan tidak sepenuhnya menggunakan dana APBN murni, melainkan berasal dari skema pinjaman luar negeri, khususnya dari pemerintah Inggris (UK).

“Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK”

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono

Ia meminta agar Menkeu melakukan pengecekan internal terlebih dahulu sebelum menyampaikan pernyataan di ruang publik. Menurutnya, terdapat perbedaan konteks antara anggaran APBN reguler dan pembiayaan proyek melalui pinjaman luar negeri yang memiliki mekanisme tersendiri.

Respons tersebut memicu perbincangan luas, karena komunikasi antarkementerian umumnya dilakukan melalui forum koordinasi resmi, bukan melalui media sosial.