Pemerintah Siap Ajukan RUU Redenominasi ke DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8). Rapat tersebut membahas tentang penerbitan saham terbatas atau "rights issue" empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan "holding" BUMN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc/16.
Pemerintah siap mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi ke DPR. Redenominasi merupakan penyederhanaan nominal mata uang rupiah. Kesiapan pemerintah mengajukan RUU ini disampaikan langsung Sri Mulyani di Gedung DPR, Selasa, 25 Juli 2017. Sri mengaku dirinya bersama dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo sudah membahas RUU Redenominasi ini bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Nanti kita upayakan secara maksimal (RUU Redenominasi masuk Prolegnas),” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.
Sri berharap RUU Redenominasi dapat menjadi program legilasi nasional (Prolegnas) tahun ini. Meskipun Sri menyadari DPR memiliki setumpuk tugas untuk membahas RUU yang sudah lebih dulu masuk Prolegnas tahun ini, termasuk di antaranya revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan RUU lainnya.
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar redenominasi rupiah dibahas atau dikaji secara detil kepada masyarakat mengenai manfaat atau positinya dari redenominasi rupiah. Kemudian menjelaskan implementasi redenominasi yang berjalan di negara lain, seperti Turki.
“Pak Presiden meminta kepada saya untuk berkoordinasi dengan Gubernur BI untuk melihat proses ini. Kemudian nanti akan disampaikan ke Sidang Kabinet terbatas sebelum proses politik dan hukum (legislasi) dimulai,” kata Sri Mulyani.
“Presiden sudah menyetujui sidang kabinet untuk melihat seluruh aspek redenominasi seperti apa, berapa lama proses adjustment, dan bagaimana proses legislasinya,” tambah Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.
