Arief Prasetyo Adi Pastikan Serapan Beras Dalam Negeri Berkualitas dan Siap Distribusi
Pemerintah Indonesia terus mendorong percepatan penyerapan gabah dan beras dalam negeri sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya konkret dalam memperkuat cadangan beras pemerintah, sekaligus memastikan harga di tingkat petani tetap menguntungkan.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Arief turun langsung ke lapangan untuk memantau realisasi program tersebut. Salah satu lokasi yang menjadi titik kunjungannya adalah Gudang Bulog Sukamaju, yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan, belum lama ini.
Dalam peninjauan tersebut, Arief menyampaikan apresiasi terhadap kualitas beras yang tersimpan di gudang tersebut. Ia menyoroti bahwa selain kualitas visual beras yang baik—tidak kusam dan sesuai standar kadar air—fakta bahwa stok tersebut berasal dari hasil serapan dalam negeri menjadi indikator penting keberhasilan program ini.
“Saya tadi langsung mengecek kondisi stok beras di gudang ini. Kualitasnya bagus, dan ini sangat membanggakan karena seluruhnya berasal dari serapan dalam negeri. Totalnya ada sekitar 22 ribu ton yang disuplai oleh mitra strategis lokal. Kadar airnya pun berada dalam rentang ideal, yaitu antara 13,6 hingga 14 persen,” ujar Arief.
Kebijakan penyerapan beras oleh pemerintah ini telah diatur melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 16 Tahun 2025. Dalam regulasi tersebut, ditetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 12.000 per kilogram untuk beras di gudang Bulog. Kriteria kualitas yang ditetapkan pun cukup ketat, meliputi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, kadar butir patah maksimal 25 persen, dan kadar butir menir maksimal 2 persen.
“Kami berterima kasih kepada seluruh jajaran Bulog, khususnya di Sumatera Selatan. Upaya keras mereka sangat membantu petani lokal, terutama dengan harga gabah kering panen yang ditetapkan sebesar Rp 6.500 per kilogram. Ini menjadi insentif penting agar petani terus termotivasi menanam padi,” tambah Arief.
Setelah menyelesaikan tahap hulu berupa penguatan stok dari hasil serapan, pemerintah kini bersiap melanjutkan ke tahap hilir. Pada semester kedua tahun ini, akan digencarkan program-program stabilisasi harga, seperti Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta distribusi bantuan pangan beras bagi kelompok masyarakat rentan.
Adapun hingga 26 Mei 2025, stok beras yang dikuasai oleh Bulog telah mencapai 3,8 juta ton. Sementara itu, realisasi penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk tahun ini tercatat sebanyak 211 ribu ton, dengan rincian: 181,2 ribu ton untuk program SPHP, 298 ton untuk penanganan bencana dan keadaan darurat, serta 29 ribu ton untuk kebutuhan golongan anggaran.
Sebagai perbandingan, dalam tiga tahun terakhir penyaluran CBP meningkat secara signifikan. Pada 2022, sebanyak 1,265 juta ton CBP disalurkan, kemudian melonjak menjadi 2,691 juta ton di 2023, dan menyentuh angka 3,3 juta ton pada akhir 2024. Penyaluran tahun lalu tersebut terdiri dari 1,9 juta ton untuk bantuan pangan beras, 1,4 juta ton untuk program SPHP, dan 446 ton untuk tanggap darurat.
Melihat tren yang meningkat ini, pemerintah optimis bahwa langkah percepatan serapan dan penyaluran beras dapat menjadi tulang punggung ketahanan pangan nasional. Keberhasilan penguatan gudang Bulog di tingkat daerah, seperti di Palembang, diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di wilayah lain di Indonesia.
