KKP dan FIO Tiongkok Teken MoU: Dorong Pendidikan, Riset, dan Konservasi Laut
Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok kembali menunjukkan penguatan yang signifikan, kali ini melalui jalur diplomasi maritim dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan First Institute of Oceanography (FIO) dari Kementerian Sumber Daya Alam Tiongkok, yang menandai babak baru kerja sama strategis dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi kelautan.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM), I Nyoman Radiarta, dan Deputy Director General FIO, Prof. Zexun Wei, di Kantor KKP, Jakarta, pada 27 Mei 2025. Momen penting ini turut disaksikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, yang menaruh harapan besar terhadap implikasi jangka panjang dari kerja sama ini.
Kerja Sama Pendidikan, Teknologi, dan Konservasi Laut
Dalam pernyataannya, Menteri Trenggono menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM di sektor kelautan, tidak hanya dari aspek akademis tetapi juga pada aspek teknis dan teknologi. Ia menyebutkan bahwa MoU ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendidikan kelautan, pelatihan internasional, beasiswa, dan pertukaran tenaga pengajar.
“Kami yakin kerja sama ini akan membantu meningkatkan kapasitas SDM kita melalui program pendidikan, pelatihan, dan beasiswa. Kolaborasi ini juga akan memperkuat pusat pelatihan di bidang ilmu kelautan, sekaligus mendorong penguatan konservasi laut dan pengurangan risiko bencana,” ujar Trenggono.
Menurutnya, reputasi FIO sebagai lembaga penelitian oseanografi berskala global membuat institusi ini menjadi mitra strategis yang tepat untuk Indonesia dalam memperkuat kemampuan nasional di bidang ilmu kelautan dan perubahan iklim.
MoU tersebut memiliki cakupan kerja sama yang luas, terbagi dalam tiga bidang utama:
- Pengembangan kapasitas SDM, mencakup pelaksanaan program akademik, pelatihan, workshop, pemberian beasiswa, serta pertukaran dosen dan peneliti di bidang kelautan, mitigasi bencana laut dan iklim, serta konservasi ekosistem laut.
- Kolaborasi pengembangan pusat riset dan pelatihan, termasuk pembentukan stasiun observasi laut dan meteorologi bersama, serta pengelolaan sistem data bersama berbasis teknologi untuk pemantauan ekosistem seperti terumbu karang dan padang lamun.
- Eksplorasi kerja sama multilateral, khususnya dalam kerangka Dekade Ilmu Kelautan untuk Pembangunan Berkelanjutan 2021–2030 yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta bidang kolaborasi strategis lain yang disepakati bersama.
Fondasi Diplomatik dari Pertemuan Tingkat Tinggi
Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari beberapa pertemuan strategis antara kedua negara. Salah satunya adalah pertemuan antara Menteri Trenggono dan Wakil Menteri Sumber Daya Alam Tiongkok, SUN Shuxian, di Jakarta pada November 2024, serta kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Beijing di bulan yang sama.
Dalam berbagai dialog tingkat tinggi tersebut, telah disepakati bahwa kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok akan dikonsolidasikan dalam lima pilar utama, yakni: politik, ekonomi, pertukaran antar masyarakat dan budaya, maritim, serta keamanan. Pilar maritim inilah yang kini mulai diimplementasikan secara konkret melalui MoU ini.
Melalui kerja sama ini, Indonesia menegaskan visinya untuk menjadi negara maritim yang kuat secara ilmiah, teknologis, dan strategis. Menteri Trenggono pun menyatakan optimisme bahwa MoU ini akan menjadi langkah awal dari kemitraan jangka panjang yang mampu menghasilkan inovasi dan kemajuan bersama.
“Kami menantikan kerja sama konkret dari kedua belah pihak demi pengelolaan sumber daya laut yang lebih baik, konservasi berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Trenggono.
