BusinessEconomicHeadline News

Atasi Kelangkaan Garam, GAPMMI Minta Pemerintah Revisi Aturan Impor Garam

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) angkat bicara terkait kelangkaan garam. Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman mengatakan  pemerintah perlu segera mengambil langkah agar kelangkaan garam ini tak terus terjadi yang bakal  berimbas terhadap  industri makanan dan minuman serta konsumsi masyarakat.

Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman menyarankan agar langkah yang diambil pemerintah untuk  mengatasi kelangkaan garam  ini adalah  merevisi regulasi izin impor garam yang dikelompokkan untuk industri dan konsumsi, demi mengatasi kelangkaan garam. Adhi menilai  Permendag 125/2015 yang mengatur izin impor garam mempersulit impor garam yang masuk ke Indonesia, pasalnya  peraturan ini mengkelompokan jadi satu antara garam untuk industri dengan garam untuk konsumsi masyarakat. Seharunya aturan ini memisah jenis garam yang akan digunakan agar impor garam dapat mudah masuk ke Indonesia.

“Garam yang berasal dari impor kalau untuk industri tidak boleh dijual untuk konsumsi, nantinya akan dianggap menyalahi aturan. Makanya, menurut saya regulasinya direvisi dan disesuaikan dengan business practice. Tidak ada garam konsumsi dan industri,” kata Adhi usai menghadiri diskusi di Menara Kadin Jakarta, beberapa waktu lalu.

Adhi menjelaskan impor garam, yang bisa mengatasi kelangkaan sementara atas bahan baku tersebut menjadi terkendala dengan adanya pengelompokkan garam industri dan konsumsi.

Menurut Adhi, PT Garam harus juga memperjelas posisinya dalam mengelola impor garam. Garam impor yang dikelola PT Garam tidak lagi diperbolehkan untuk menjual garam industri untuk konsumsi  karena akan menyalahi regulasi.

Oleh karenanya, GAPMMI merekomendasikan pengelompokkan garam diatur berdasarkan tingkatan kualitasnya, yakni garam dengan “grade 1”, “grade 2” dan seterusnya yang menandakan kadar Natrium Chlorida (NaCl) dalam garam. Semakin tinggi kadarnya, kualitas garam tersebut akan semakin bagus dan sesuai dengan yang diinginkan industri.

Disamping itu, Adhi juga menilai bahwa produksi dalam negeri jauh memenuhi syarat kebutuhan industri karena kadar NaCl yang harus ada dalam garam lebih dari 97 persen dengan kadar air di bawah 0,5 persen.

“Kalau yang dari petani untuk konsumsi biasanya kadar airnya tinggi sekitar 4-5 persen. Kalau kadar airnya tinggi akan menggumpal, jika dimasukkan di bumbu instan, pasti konsumen tidak mau beli,” ungkapnya.

Dengan pengelompokan sesuai kualitasnya, Adhi menilai petani akan berlomba-lomba untuk memproduksi garam dengan “grade 1” untuk industri jika harga jualnya tinggi.

GAPMMI dan asosiasi pengusaha lainnya tengah menunggu keputusan pemerintah yang akan mengubah regulasi ketentuan impor dengan acuan Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian Nomor 88 Tahun 2014 untuk diselaraskan ke Permen Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015.

Dengan penyelarasan revisi tersebut, konsumen diharapkan tidak terlalu lama mengalami kelangkaan garam akibat intensitas hujan yang tinggi hingga menyebabkan gagal panen pada sejumlah petani garam.

“Besok mudah-mudahan bisa final pertemuannya, karena untuk industri sudah diputuskan bisa impor. Yang saya khawatirkan kalau makin berlarut-larut kasihan konsumen,” kata Adhi.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button