Baharkam Polri dan KKP Teken Kerja Sama Perkuat Keamanan Objek Vital Nasional

Sebagai bentuk komitmen menjaga keberlangsungan dan keamanan aset strategis negara, Direktorat Kepelabuhan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Korsabhara Baharkam Polri resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di sektor kelautan dan perikanan.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung pada Senin, (3/11/2025), bertempat di Ruang Rapat Nelayan, lantai 12, Gedung Mina Bahari II, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh jajaran pejabat tinggi dari kedua lembaga. Acara berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 10.30 WIB.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara KKP dan Polri dalam menjaga keamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) di sektor kelautan, khususnya di kawasan pelabuhan perikanan yang memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.

Acara diawali dengan pembukaan resmi dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti sambutan dari perwakilan kedua instansi.

Direktur Kepelabuhan Perikanan Dr. Ady Candra, S.Pi., M.Si., dalam sambutannya menekankan bahwa kerja sama ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian penting dari strategi nasional dalam menjaga keamanan aset vital kelautan.

“Pelabuhan perikanan adalah urat nadi sektor kelautan dan perikanan. Di dalamnya terdapat aset, data, dan aktivitas ekonomi bernilai tinggi yang wajib dijaga keamanannya. Karena itu, sinergi dengan Polri menjadi sangat penting,” ujar Ady.

Sementara itu, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Brigjen Pol. Suhendri, S.H., S.I.K., M. PSDM, menegaskan bahwa Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan setiap objek vital yang berperan strategis bagi kepentingan nasional.

“Peran Polri bukan hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan penguatan sistem keamanan di setiap lini, termasuk pelabuhan perikanan yang menjadi simpul penting dalam rantai ekonomi kelautan,” tegasnya.

Puncak kegiatan ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) antara KKP dan Baharkam Polri. Penandatanganan tersebut menjadi simbol komitmen kedua lembaga dalam menerapkan sistem keamanan yang terukur, adaptif, dan berstandar tinggi di lingkungan pelabuhan perikanan.

Setelah penandatanganan, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai bentuk penguatan sinergi antarlembaga.

Kegiatan kemudian ditutup dengan arahan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Komjen Pol (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum., yang menegaskan pentingnya peran keamanan dalam menunjang keberlanjutan industri perikanan nasional.

“Keamanan bukan sekadar kebutuhan operasional, tetapi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi biru Indonesia. Sistem pengamanan yang kuat akan memastikan kegiatan produksi dan distribusi hasil perikanan berjalan tanpa gangguan,” ujar Lotharia.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan KKP, antara lain Dirjen Perikanan Tangkap, Sekretaris Ditjen, para Direktur di lingkungan DJPT, serta sejumlah Kepala Biro dan Ketua Tim Kerja.

Sementara dari Polri, hadir Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri, Kasubdit Audit Sispamobvitnas, serta Auditor Sispamobvitnas Madya TK III Baharkam Polri. Kehadiran kedua pihak memperlihatkan kuatnya koordinasi dalam implementasi kebijakan pengamanan lintas sektor.

Hasil utama dari kerja sama ini adalah penerapan SMP pada salah satu Objek Vital Nasional (Obvitnas) prioritas, yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, yang berlokasi di Sulawesi Utara.

PPS Bitung merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar di kawasan timur Indonesia, berperan sebagai pusat aktivitas industri perikanan tangkap, ekspor hasil laut, serta distribusi logistik perikanan nasional. Karena posisi strategisnya, pelabuhan ini membutuhkan sistem keamanan yang modern, berlapis, dan terintegrasi.

Melalui penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP), PPS Bitung akan dilengkapi mekanisme pengawasan yang lebih ketat, audit keamanan berkala, serta peningkatan kapasitas personel keamanan pelabuhan.

“Kami berharap implementasi SMP di PPS Bitung dapat menjadi model bagi pelabuhan perikanan lain di seluruh Indonesia,” ujar Ady Candra.

Kolaborasi antara KKP dan Polri ini menjadi bagian dari upaya nasional dalam memastikan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan aman. Keamanan pelabuhan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan aset fisik, tetapi juga dengan kelancaran distribusi hasil tangkap, perlindungan pekerja, serta mencegah potensi ancaman seperti sabotase, penyelundupan, dan pencurian hasil laut.

“Penerapan SMP menjadi bentuk kesiapan negara dalam mengantisipasi risiko keamanan sekaligus memastikan kegiatan ekonomi maritim berjalan optimal,” ujar Brigjen Suhendri.

Melalui kerja sama ini, diharapkan seluruh pelabuhan perikanan nasional akan memiliki sistem keamanan terstandar yang mampu menjaga kestabilan kegiatan industri perikanan dan mendukung cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia.