Bapanas Pastikan Bali Surplus Beras dan Harga Stabil Menjelang Nataru
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa kondisi harga dan pasokan beras di Provinsi Bali berada dalam situasi yang terkendali. Kepastian tersebut disampaikan Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, dalam Rapat Koordinasi Satgas Pengendalian Harga Beras di Denpasar, belum lama ini.
Dalam paparannya, Andriko menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan langkah stabilisasi harga beras secara nasional. Dari sebelumnya 50 kabupaten/kota yang mengalami fluktuasi harga, kini jumlahnya menyusut menjadi 39 wilayah, menandakan efektivitas berbagai intervensi yang telah diterapkan. Untuk Bali sendiri, ia memastikan pasokan dalam keadaan surplus dan aman, meski kebutuhan beras di provinsi ini meningkat setiap tahun seiring kunjungan wisatawan.
“Bali melayani kebutuhan pangan sekitar 15 juta orang setiap tahun, sementara penduduk asli hanya 4,4 juta jiwa. Karena itu, menjaga stabilitas harga beras di Bali adalah tugas penting yang diberikan Kepala Bapanas kepada kami agar ketersediaan dan keterjangkauan tetap terjaga,” ujar Andriko.
Ia juga menekankan bahwa stabilitas beras merupakan faktor utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, karena komoditas ini menyumbang lebih dari separuh struktur konsumsi pangan nasional.
“Presiden dan Kepala Bapanas sangat tegas mengarahkan agar pasokan aman, harga terkendali, dan masyarakat terlindungi dari gejolak pangan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Andriko juga meminta Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter bagi kelompok penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota di Bali. Ia menegaskan percepatan ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kenaikan harga menjelang Nataru.
“Bantuan pangan ini bukan semata kebijakan sosial, tetapi juga instrumen stabilisasi. Karena itu, kami tekankan agar distribusinya dipercepat dan tidak terkendala di lapangan,” tegasnya.
Selain bantuan pangan, Bapanas terus memperkuat intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Program ini ditujukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen sekaligus memastikan harga gabah di tingkat petani tidak jatuh, terutama di masa panen raya.
Menurut laporan Kanwil Bulog Bali, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 7,95 juta kilogram, atau 39,47 persen dari target 20,15 juta kilogram. Sisa target sebesar 12,2 juta kilogram akan terus dikejar agar harga beras tetap selaras dengan ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Andriko meminta Bulog melakukan percepatan distribusi secara lebih agresif, termasuk melakukan pemetaan ulang saluran distribusi serta mempertimbangkan masukan dari Ditreskrimsus mengenai titik-titik kabupaten/kota yang perlu intervensi tambahan.
“SPHP adalah backbone stabilisasi harga sesuai arahan Mentan/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman. Akselerasi distribusi harus dilakukan sepanjang tahun, dengan perencanaan yang cermat dan sesuai kondisi lapangan agar intervensi benar-benar tepat sasaran,” ujar Andriko.
