Di Tengah Pelemahan Rupiah, Menhan Ajukan Tambahan Anggaran Rp195 Triliun

El John News, Jakarta-Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan berbagai tantangan ekonomi global yang masih membayangi Indonesia, pemerintah tetap menempatkan sektor pertahanan sebagai salah satu prioritas strategis nasional. Penguatan pertahanan dinilai penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan yang menjadi prasyarat utama keberlanjutan pembangunan.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp195 triliun kepada Komisi I DPR RI untuk tahun anggaran 2027. Usulan tersebut diajukan setelah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hanya mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp139 triliun, jauh di bawah total kebutuhan yang diajukan mencapai Rp667 triliun.

Menurut Sjafrie, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar sistem pertahanan nasional dapat beroperasi secara optimal dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Kami mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp195 triliun agar sistem pertahanan negara dapat berjalan optimal. Sistem pertahanan merupakan safety belt bagi pembangunan nasional,” kata Sjafrie usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, tetapi juga memiliki peran penting dalam menopang agenda pembangunan nasional. Karena itu, investasi di sektor pertahanan dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas jangka panjang.

Sjafrie menuturkan kebutuhan anggaran pertahanan terus meningkat seiring bertambahnya tugas yang dijalankan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Selain menjalankan fungsi utama sebagai alat pertahanan negara, TNI kini juga terlibat dalam berbagai program strategis pemerintah.

Dalam beberapa tahun terakhir, prajurit TNI berperan aktif mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil dan kawasan yang terdampak bencana. Keterlibatan tersebut mencakup pembangunan sarana publik, perbaikan akses transportasi, hingga percepatan pemulihan wilayah pascabencana.

Saat ini, personel TNI juga terlibat dalam pembangunan jembatan dan fasilitas umum lainnya guna membantu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempercepat proses pemulihan ekonomi masyarakat.

Kemenhan menilai dinamika ancaman keamanan yang terus berkembang menuntut pembangunan kekuatan pertahanan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran tidak hanya diarahkan untuk operasional dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista), tetapi juga mendukung pelaksanaan berbagai tugas tambahan yang kini dijalankan TNI.

Meski mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar, Sjafrie memastikan Kemenhan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan prioritas dalam penyusunan program kerja. Evaluasi internal telah dilakukan untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, tambahan dana tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kesiapan pertahanan nasional sekaligus memastikan TNI mampu menjalankan berbagai tugas negara yang terus berkembang seiring tuntutan zaman.