Hadapi Krisis Pangan Global, Pemerintah Pastikan Produksi Beras Nasional Surplus

Presiden Prabowo Subianto menerima laporan langsung dari Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengenai perkembangan ketahanan pangan nasional serta stabilitas harga kebutuhan pokok, dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, belum lama ini. Pertemuan ini menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh negara-negara lain di dunia terkait krisis pangan yang melanda, sementara Indonesia berupaya menjaga produksi pertanian tetap surplus dan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Dalam keterangannya kepada wartawan setelah pertemuan, Sudaryono menyampaikan bahwa produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami surplus pada periode hingga April 2025. Diperkirakan, surplus beras Indonesia akan mencapai angka antara 2,8 hingga 3 juta ton, sebuah pencapaian yang sangat signifikan mengingat krisis pangan yang tengah dialami beberapa negara di kawasan Asia, seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang. Presiden Prabowo juga mengingatkan pentingnya menjaga tren positif ini agar tetap berlanjut.

“Makanya ini minta untuk dipertahankan di tengah negara-negara lain kan lagi susah, lagi ada kesusahan, ada kesusahan beras ya, ada Malaysia, kemudian ada Filipina, termasuk Jepang kan juga lagi krisis berasnya,” kata Sudaryono mengutip pernyataan Presiden Prabowo.

Pemerintah Indonesia juga menargetkan agar produksi beras nasional tidak hanya mencukupi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga dapat meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemerintah memiliki target untuk mencapai surplus beras tahunan sebesar 5 hingga 6 juta ton. Hal ini bertujuan untuk memastikan Indonesia tidak perlu mengimpor beras dan dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

“Kan produksi kita itu kan setiap tahun sekitar 30 juta ya, 30 koma ya, 30 koma, 31 koma. Nah kita ingin, kalau kita ingin betul-betul tidak impor beras, maka harus surplus minimal dalam setahun itu surplusnya 5-6 juta,” jelas Sudaryono.

Langkah penting lainnya dalam peningkatan ketahanan pangan adalah percepatan proses pertanian. Pemerintah berupaya agar petani dapat menanam kembali segera setelah panen agar bisa memaksimalkan hasil pertanian dalam setahun. Dengan cara ini, petani dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun. Sudaryono juga menekankan pentingnya pengolahan tanah yang efisien dan tepat waktu agar hasil pertanian dapat maksimal.

“Begitu panen harus segera dipanen, segera dijual, dan tanahnya segera diolah. Jeda antara panen dengan olah tanahnya itu nggak boleh lama,” ungkap Sudaryono.

Selain memfokuskan perhatian pada produksi, rapat juga membahas langkah-langkah untuk meningkatkan distribusi dan pemerataan hasil pertanian. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peran aktif dari Koperasi Desa Merah Putih yang bertujuan untuk menyalurkan hasil pertanian dan menyediakan berbagai kebutuhan petani, seperti pupuk, pestisida, serta sembako dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga menekankan pentingnya memotong rantai distribusi yang panjang, yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab harga kebutuhan pokok yang tinggi di pasaran, termasuk harga beras di kawasan ASEAN.

“Kita ingin adanya gerakan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian kita juga lakukan operasi pasar dengan kantor pos, kita juga dengan Bulog kita berdayakan lebih dari sebelumnya. Itu tujuannya kan supaya memotong rantai distribusi,” jelas Sudaryono.

Dengan memotong rantai distribusi yang berlapis-lapis, diharapkan harga barang kebutuhan pokok dapat ditekan lebih rendah, sehingga harga yang diterima oleh konsumen tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat, sementara petani juga tetap mendapat harga yang adil untuk hasil pertanian mereka.

Selain itu, pemerintah juga memastikan untuk terus memantau distribusi bahan pokok dan menindak tegas praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti kecurangan dalam distribusi barang kebutuhan pokok. Sudaryono menegaskan bahwa beberapa perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan, termasuk dalam kasus minyak goreng yang saat ini marak diperbincangkan, telah dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi siapapun itu menari-nari di atas kepentingan, menari-nari di atas penderitaan rakyat. Jangan sampai hanya ingin untung sesaat, kemudian rakyat yang banyak dikorbankan,” tegas Sudaryono, mengutip arahan Presiden Prabowo.