Indonesia Tegaskan Konsistensi Terkait Kedaulatan di Laut Natuna Utara
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam posisi kedaulatan negara di wilayah Laut Natuna Utara, meskipun ada diskusi mengenai kerja sama ekonomi dengan negara lain. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Sugiono, usai ngikuti Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, (02/12/2024).
Menlu Sugiono menegaskan bahwa Indonesia tetap mempertahankan sikap konsisten terkait kedaulatan di kawasan Laut Natuna Utara. “Kami tidak ada perubahan dalam posisi atau standing terkait kedaulatan wilayah ini,” ungkapnya dengan tegas. Pemerintah Indonesia, menurut Menlu, terus menegakkan kedaulatan nasional sebagai prioritas utama dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di kawasan tersebut.
Sugiono menjelaskan bahwa meskipun kedaulatan tetap menjadi prioritas utama, Indonesia juga berupaya menjajaki peluang kerja sama dan kolaborasi dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam bidang ekonomi. Menurut Menlu, kedua negara berkomitmen untuk saling mendukung dalam memperkuat kepentingan ekonomi mereka masing-masing, meskipun terdapat klaim wilayah yang berbeda di Laut Natuna Utara. “Yang penting adalah memastikan bahwa kerja sama ini tetap berjalan dengan saling menghormati kepentingan masing-masing negara,” kata Sugiono.
Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama yang akan membahas berbagai rincian kerja sama, termasuk terkait dengan lokasi geografis dan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Menlu juga menegaskan bahwa tidak ada perubahan posisi dalam hal kedaulatan, dan Indonesia akan tetap berpegang teguh pada prinsip hukum internasional yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menambahkan bahwa lawatan luar negeri yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan November 2024 turut memperkuat hubungan kerja sama antara Indonesia dan negara-negara sahabat. Dalam lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, baik di kawasan regional maupun global.
Hasan Nasbi menuturkan bahwa Indonesia tidak hanya berfokus pada kerja sama ekonomi di tingkat bilateral, tetapi juga aktif dalam berbagai forum ekonomi global. “Selain mengajukan keanggotaan dalam BRICS, Indonesia juga sedang mendaftar untuk menjadi anggota OECD. Kami juga berpartisipasi dalam CPTPP, dan kami akan terus berupaya untuk bergabung dengan klub-klub internasional yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia berharap dapat meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan memperkuat posisinya di panggung global, sambil tetap menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara.
