Kapolri dan PWI Sepakat Perkuat Sinergi Jaga Kamtibmas dan Kemerdekaan Pers

Komitmen menjaga keamanan dan kebebasan pers kembali ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menerima audiensi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Kapolri menekankan bahwa pers merupakan mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sekaligus memperkuat sendi demokrasi di Indonesia.

“Wartawan adalah mitra strategis Polri dalam menjaga kamtibmas. Sinergi ini perlu terus diperkuat, apalagi PWI dan Polri sama-sama berusia 79 tahun, usia yang matang untuk mempererat kerja sama,” ujar Kapolri.

Jenderal Sigit menyampaikan bahwa Polri berkomitmen mendukung kerja-kerja jurnalistik yang profesional, berintegritas, dan berpegang pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Menurutnya, kebebasan pers adalah salah satu pilar utama dalam negara demokratis, namun tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab.

Ia menegaskan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan sengketa pemberitaan atau delik pers, harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan dengan pendekatan hukum pidana langsung.

“Setiap delik hukum pers kami arahkan ke Dewan Pers. Keputusan Dewan Pers selalu kami tindak lanjuti secara konsisten,” tegas Kapolri.

Langkah ini, kata Sigit, merupakan bentuk dukungan institusi Polri terhadap prinsip kemerdekaan pers yang sehat, di mana jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut, namun tetap menjunjung etika dan akurasi pemberitaan.

Selain menyoroti aspek etika dan mekanisme penyelesaian sengketa, Kapolri juga menekankan pentingnya perlindungan bagi jurnalis yang bertugas di wilayah rawan seperti daerah konflik, bencana, atau operasi keamanan.

Polri, ujarnya, sedang mengkaji penerapan penanda khusus bagi wartawan di lapangan, agar aparat dapat lebih mudah mengenali dan memberikan perlindungan sesuai prosedur operasional.

“Kami ingin memastikan rekan-rekan jurnalis dapat bekerja dengan aman di mana pun mereka bertugas,” tutur Kapolri.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga menyambut baik rencana pelatihan bersama antara Polri dan PWI, yang akan digelar menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang, Banten.

Pelatihan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, pemahaman etika jurnalistik, dan sinergi komunikasi antara aparat dan media. Tak hanya itu, Polri juga siap mendukung penuh berbagai agenda HPN, mulai dari kegiatan sosial, seminar, hingga puncak peringatan yang akan dihadiri ribuan jurnalis dari seluruh Indonesia.

“Kami mendukung penuh kegiatan HPN, sebagai bentuk komitmen Polri menjaga kemerdekaan pers, supremasi hukum, dan demokrasi di Indonesia,” ujar Sigit.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kapolri atas perhatian dan dukungan terhadap kerja jurnalis di seluruh tanah air.

Ia berharap implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Dewan Pers dapat terus dijalankan secara konsisten di semua wilayah, agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap jurnalis di daerah.

“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Kapolri. Harapan kami, implementasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri tetap berjalan seragam di seluruh wilayah,” ujar Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara.

Munir menilai, langkah Polri mengutamakan penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers adalah bentuk penghormatan terhadap kemerdekaan pers yang dijamin oleh undang-undang.

Audiensi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, seperti Kabareskrim Komjen Pol. Syahardiantono, Asops Kapolri Komjen Pol. Muh. Fadil Imran, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho. Dari pihak PWI, hadir Sekjen Zulmansyah Sekedang dan Sekretaris Dewan Penasihat Sasongko Tedjo.

Pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman penting: bahwa Polri dan PWI memiliki tanggung jawab moral yang sama dalam menjaga stabilitas nasional, menegakkan hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Keduanya juga menegaskan komitmen bersama untuk terus memperkuat kolaborasi, baik dalam konteks komunikasi publik maupun dalam mengawal pemberitaan yang berimbang dan edukatif bagi masyarakat.

“Kamtibmas yang kondusif dan kemerdekaan pers yang sehat adalah dua sisi mata uang demokrasi yang saling menguatkan,” tutup Kapolri.