Pemerintah Perkuat Program Perumahan Rakyat, Fokus ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait setelah bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10/2025). Dalam pertemuan itu, Maruarar memaparkan berbagai capaian strategis serta arah kebijakan baru di sektor perumahan rakyat.
“Presiden menegaskan agar kebijakan perumahan benar-benar menyentuh masyarakat bawah. Kami laporkan bahwa serapan anggaran sudah mencapai 70 persen, dan program rumah subsidi dari target 350 ribu unit sudah terserap sekitar 205 ribu unit,” ujar Maruarar.
Sebagai bagian dari kebijakan pro-rakyat, pemerintah kini membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tak hanya itu, izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—yang sebelumnya dikenal sebagai IMB—juga digratiskan untuk kelompok masyarakat tersebut.
“PBG sekarang sudah gratis untuk MBR. Pelaksanaannya diawasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri bersama para kepala daerah,” jelas Maruarar.
Menteri PKP menambahkan bahwa bunga untuk rumah subsidi tetap dijaga di angka 5 persen. Kebijakan ini, menurutnya, menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil di tengah fluktuasi ekonomi global.
Selain itu, pemerintah juga memperluas cakupan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk membantu masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni.
“Tahun ini, pemerintah memperbaiki sekitar 45 ribu rumah tidak layak huni. Tahun depan, Presiden memutuskan peningkatan besar menjadi 400 ribu rumah,” kata Maruarar.
Program perumahan ini tak hanya berorientasi pada kesejahteraan sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi rakyat. Aktivitas pembangunan rumah diyakini dapat membuka lapangan kerja dan menghidupkan usaha kecil di sekitar proyek, mulai dari pedagang bahan bangunan, tukang, hingga sektor industri pendukung.
“Setiap pembangunan rumah membawa efek berantai bagi ekonomi lokal. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi juga pemerataan ekonomi,” tegas Maruarar.
Presiden Prabowo menilai, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat dan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
