Kejahatan Siber Rugikan Negara Rp 476 Miliar, Pemerintah Gandeng AI untuk Tangkal Ancaman

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan siber nasional menyusul lonjakan kasus kejahatan digital yang menimbulkan kerugian ratusan miliar rupiah. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa pendekatan berbasis kolaborasi, inovasi teknologi, dan kedaulatan digital menjadi fondasi utama dalam membangun ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat.

Dalam peluncuran inisiatif “AI for All: Protecting Indonesians from Spam and Scam” yang digagas oleh PT Indosat Tbk, belum lama ini, Nezar menyampaikan apresiasi atas peran aktif sektor swasta dalam melindungi ruang digital nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha sangat penting dalam menghadapi tantangan kejahatan siber yang kian kompleks.

“Langkah Indosat adalah contoh konkret dari kontribusi industri dalam menghadirkan ruang digital yang bersih, aman, dan bebas dari ancaman penipuan. Ini menjadi awal penting untuk membangun ekosistem digital yang lebih kuat melalui kolaborasi lintas sektor,” ujar Nezar dalam sambutannya.

Nezar mengungkapkan bahwa ancaman kejahatan digital bukan sekadar retorika. Berdasarkan data pemerintah, kerugian akibat serangan siber sepanjang November 2024 hingga Januari 2025 mencapai Rp 476 miliar. Sementara itu, lebih dari 1,2 juta laporan penipuan digital tercatat dalam sistem pengaduan publik hanya dalam waktu enam bulan pertama tahun ini.

“Ini bukan angka di atas kertas. Ini adalah penderitaan nyata yang dirasakan masyarakat. Kita tidak bisa anggap enteng dan harus bertindak secara sistematis dan menyeluruh,” tegasnya.

Untuk menghadapi tren kejahatan digital yang makin canggih, pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan artifisial (AI) dan machine learning menjadi prioritas pemerintah. Teknologi ini diandalkan untuk mendeteksi, menganalisis, dan mencegah serangan siber secara real-time.

Nezar menekankan bahwa penggunaan AI tidak boleh sekadar menjadi jargon dalam dunia teknologi. “Teknologi harus memberikan solusi nyata. Kita butuh AI bukan hanya untuk tren, tapi sebagai alat strategis dalam membangun sistem pertahanan digital nasional,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Nezar Patria juga menyoroti pentingnya kedaulatan teknologi dan data. Ia memperingatkan bahaya kolonialisme digital yang berpotensi mengeksploitasi data masyarakat Indonesia oleh entitas asing.

Mengacu pada visi besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, Nezar menegaskan bahwa kemandirian teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari misi nasional.

“Kita tidak boleh hanya menjadi pasar dan korban dari kekuatan asing yang mengeksploitasi data kita. Kemandirian teknologi adalah jalan menuju kedaulatan sejati,” ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi lintas institusi, termasuk dengan aparat penegak hukum seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat.

Pendekatan ini meliputi identifikasi pelaku spam, scam, phishing, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya,  baik yang berasal dari dalam negeri maupun jaringan luar negeri.

Nezar berharap inisiatif seperti AI for All dapat menjadi model kolaborasi yang direplikasi oleh pelaku industri digital lainnya demi menciptakan ruang digital yang aman, berdaulat, dan berpihak pada pengguna.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Dirjen Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah, yang juga menyampaikan pentingnya membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan teknologi yang dapat melindungi data dan identitas warga.