Headline News

Kemenkominfo Tengah Susun UU Perlindungan Data

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah menyiapkan rumusan Undang-Undang yang mengatur soal penggunaan data pribadi di dunia maya. Aturan itu dinilai perlu untuk melindungi data pribadi masyarakat di tengah pertumbuhan transaksi digital.

Saat ini, masalah informasi dan transaksi elektronik diatur secara umum dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Sementara, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik secara spesifik masih diatur dalam regulasi perantara melalui Peraturan Menteri nomor 20 Tahun 2016.

“Kami juga sedang mengupayakan agar peraturan menteri itu pada 2018 sudah dapat menjadi Undang-Undang tersendiri sehingga dapat mengikat semua orang-orang yang terlibat di dalamnya,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan dalam International Conference on the Digital Economy di Jakarta, Rabu, 26 April 2017.

Samuel mengatakan  nantinya aturan perlindungan data dalam level undang-undang akan lebih detail. “Akan dielaborasi lebih detail. Umpamanya pengumpulan data bagaimana, olah dan penyimpanan data bagaimana, bagaimana jika ada kesalahan, sanksinya bagaimana,” ujar Semuel

Menurut Samuel aturan perlindungan data setingkat UU tidak akan mengganggu perkembangan ekonomi digital yang sedang digalakkan pemerintah. Aturan itu justru melindungi pengguna dari ancaman pengumpul data sosial media, layanan on demand dan e-commerce.

“Kita perlu lakukan perlindungan data pribadi. Bagaimana kalau tak ada ruang privat untuk kita. Ya hidup kita telanjang, apa mau?” ujarnya.

Pernyataan Samuel dikuatkan Ketua Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Sinta Dewi. Sinta  mengatakan, dalam aturan perlindungan data nantinya akan mengelaborasi secara lebih luas prinsip perlindungan data pada Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sinta mengatakan, nantinya UU perlindungan data pribadi yang dilahirkan akan memuat prinsip dan mengatur arus lalu lintas data pribadi antarnegara atau dikenal dengan transborder data flow.

Selain itu juga, UU itu nantinya akan memuat prinsip meminimalkan kebocoran data pribadi pengguna.

“Jadi ada prinsip bridge notification. Saat ada institusi yang mengetahui ada kebocoran maka harus langsung segera memberi notifikasi dan harus diumumkan. Sehingga meminimalisir kebocoran data,” tuturnya.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button