Kemenpar Tingkatkan Kolaborasi untuk Mewujudkan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam rangka mendukung perencanaan dan penganggaran sektor pariwisata serta pengembangan sumber daya manusia (SDM). Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan pariwisata yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Dalam acara Pra-Rakornas Kemenpar RI yang diselenggarakan di Pullman Central Park, Jakarta, pada Rabu (04/12/2024), Kepala Biro Keuangan Kemenparekraf, Iin Dwi Purwanti, mengungkapkan bahwa pembangunan sektor pariwisata memerlukan dukungan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait agar bisa berjalan optimal.

“Kami menghadapi tantangan yang cukup besar, namun dengan strategi yang tepat dan kebijakan dalam RPJMN serta RKP, kami optimis dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” kata Iin.

Dalam RPJMN 2025-2029, terdapat harapan besar terhadap sektor pariwisata, dengan sejumlah target yang ditetapkan untuk 2025. Di antaranya adalah pergerakan wisatawan nusantara yang diprediksi mencapai 1,08 miliar orang, kedatangan wisatawan mancanegara sebesar 17-18 juta, kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,6 persen, serta devisa pariwisata yang ditargetkan mencapai 22,1 hingga 25,2 miliar dolar AS.

Anggaran yang dialokasikan untuk Kemenpar pada tahun 2025 sebesar Rp1,7 triliun mengalami penyesuaian setelah pembentukan Kementerian Ekonomi Kreatif. Dengan alokasi anggaran baru, Kemenpar menerima Rp1,4 triliun, sementara Kemenekraf mendapatkan anggaran sebesar Rp279 miliar.

Iin menekankan pentingnya kolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari konektivitas, aksesibilitas, relaksasi kebijakan, hingga pengembangan SDM untuk mempercepat pencapaian target tersebut. Semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, harus bersinergi agar program kerja Kemenpar bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Wahyu Wijayanto, perwakilan Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/BAPPENAS, menyampaikan bahwa sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan sebesar 8 persen. Pariwisata juga diharapkan memberi kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan menjadi fondasi bagi pencapaian Indonesia Emas pada 2045.

Chaerul Dwi Sapta dari Kementerian Dalam Negeri menyoroti pentingnya pemantauan alokasi anggaran untuk sektor pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sementara itu, Agung Nur Rohmad dari Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa Kemenaker telah menyediakan program pelatihan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pariwisata melalui platform Siapkerja. Pelatihan ini juga diperkuat melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan sektor industri.

Fajar Subkhan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menambahkan pentingnya relevansi kurikulum pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Mengingat proyeksi sektor pariwisata akan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja, pengembangan SDM di sektor ini menjadi sangat penting.

Dalam Pra Rakornas ini, peserta dari berbagai kementerian dan lembaga sepakat untuk menjalin kolaborasi yang lebih erat, dengan mengutamakan prinsip Asta Cita Kabinet Merah Putih, guna menciptakan sektor pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Pengembangan kompetensi SDM yang fokus pada digitalisasi, keterampilan hospitality, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat eselon I dan II dari Kementerian Pariwisata, serta perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga, dan asosiasi terkait yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.