Pimpinan DPR Temui Presiden Prabowo Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Sejumlah perwakilan pimpinan DPR RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (05/11/2024). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai aspirasi masyarakat mengenai rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang dijadwalkan mulai diberlakukan pada Januari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang telah disahkan sebelumnya.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan beberapa hasil diskusi dengan Presiden Prabowo terkait rencana penerapan tarif PPN yang baru. Misbakhun menegaskan bahwa meskipun PPN 12 persen akan diterapkan mulai 1 Januari 2025, kebijakan ini akan diberlakukan secara selektif, dengan beberapa sektor yang akan dikecualikan dari kenaikan tarif tersebut. Barang-barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa perbankan, dan pelayanan umum tetap akan bebas dari PPN, sesuai dengan kebijakan yang berlaku saat ini.
“PPN tetap akan berjalan sesuai dengan amanat undang-undang, yakni mulai 1 Januari 2025, tetapi akan diterapkan secara selektif pada barang-barang tertentu, terutama yang berkaitan dengan barang mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun impor. Dengan demikian, beban pajak hanya akan dibebankan kepada konsumen yang membeli barang mewah,” ujar Misbakhun kepada awak media.
Misbakhun juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji lebih lanjut mengenai kemungkinan struktur PPN yang tidak seragam. Meskipun demikian, ia meyakinkan masyarakat bahwa barang-barang kebutuhan pokok dan layanan publik tetap akan dikecualikan dari PPN, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.
“Masih akan dipelajari lebih lanjut. Masyarakat tidak perlu khawatir, karena barang-barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, kesehatan, perbankan, serta layanan umum lainnya akan tetap bebas dari PPN,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan respons positif terhadap masukan dari DPR mengenai kemungkinan penurunan tarif PPN pada barang-barang kebutuhan pokok. Menurut Sufmi, Presiden Prabowo menyatakan akan mempertimbangkan dan mengkaji usulan tersebut lebih lanjut.
“Dalam waktu dekat, mungkin dalam satu jam, Pak Presiden akan meminta Menteri Keuangan dan beberapa menteri terkait untuk segera rapat dan membahas usulan-usulan tersebut,” ungkapnya.
Selain itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, juga menekankan pentingnya adanya dialog yang cepat dan efektif antara pemerintah dan DPR. Menurut Prasetyo, respons cepat terhadap masukan masyarakat dan DPR menunjukkan adanya perubahan budaya dalam proses pembuatan kebijakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Hari ini merupakan proses yang baru, di mana Presiden bersama teman-teman DPR menunjukkan bahwa segala masukan dari masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat, harus segera direspons dengan cepat,” tuturnya.
