Kementerian ESDM dan BPS Perkuat Kolaborasi Data untuk Akurasi Subsidi Energi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan komitmen bersama dalam mendukung kebijakan satu data nasional melalui finalisasi kerja sama strategis di bidang penyediaan dan pengolahan data, khususnya untuk sektor energi. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara dua institusi ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan basis data yang menjadi rujukan dalam penyaluran subsidi energi seperti LPG 3 kilogram, subsidi listrik, dan bahan bakar minyak (BBM).
Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar pemerintah memiliki pijakan data yang solid dalam menetapkan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Selain itu, kerja sama ini juga akan mendukung proses perencanaan, pengolahan, analisis, hingga pemanfaatan data di lingkungan kedua lembaga.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa penyusunan data yang akurat dan transparan menjadi hal krusial untuk memastikan bahwa subsidi energi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
“Hari ini bukan sekadar penandatanganan kerja sama administratif. Ini adalah wujud keseriusan kita dalam membangun kebijakan yang berbasis pada data, bukan asumsi,” ujar Bahlil saat memberikan pernyataan usai penandatanganan di Jakarta.
Lebih lanjut, Bahlil juga menyoroti peran strategis BPS sebagai penyedia data utama bangsa. Ia meminta agar data yang dikompilasi dan disajikan tidak hanya akurat, tapi juga transparan, objektif, dan menyeluruh. Ia mengingatkan pentingnya mengukur bukan hanya aspek makro, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi secara lebih detail, khususnya dari kebijakan subsidi di sektor energi.
“Kita ingin BPS tidak hanya menyajikan angka-angka besar, tetapi juga menghitung bagaimana kebijakan ini berdampak pada rumah tangga, industri kecil, dan kesejahteraan masyarakat luas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremoni simbolis, melainkan menjadi langkah strategis untuk membangun sistem statistik nasional yang kokoh, akurat, dan bermanfaat langsung dalam perumusan kebijakan publik.
Ia menekankan bahwa BPS memiliki visi untuk menghasilkan statistik yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga bermakna dan berdampak nyata. Untuk itu, Amalia menyambut baik kemitraan dengan Kementerian ESDM yang memungkinkan BPS memperluas cakupan data dengan mengakses sumber-sumber data sektoral dari Kementerian ESDM secara langsung dan sistematis.
“Kolaborasi ini membuka jalan untuk integrasi data dari berbagai sumber, yang kami perlukan dalam membangun statistik nasional yang benar-benar relevan dan dapat dimanfaatkan langsung untuk kepentingan publik,” ujar Amalia.
Pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) akan menjadi landasan utama dalam penyaluran subsidi energi. Dalam konteks ini, data yang terintegrasi dan valid akan membantu pemerintah dalam mengidentifikasi secara presisi siapa saja penerima manfaat subsidi LPG 3 kg, subsidi listrik rumah tangga, maupun BBM bersubsidi.
Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menghindari kebocoran subsidi serta memastikan bahwa alokasi anggaran negara memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang memang berhak.
Nota kesepahaman ini mencakup ruang lingkup yang luas, termasuk perencanaan, pendataan lapangan, pengolahan data, pertukaran informasi, serta analisis bersama dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Semua itu dilaksanakan dalam kerangka sistem satu data nasional yang mengedepankan efisiensi dan sinkronisasi lintas lembaga.
Penandatanganan kerja sama ini dipandang sebagai titik awal penguatan tata kelola data energi nasional. Dengan basis data yang sama, perumusan kebijakan di sektor energi akan menjadi lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berdampak jangka panjang.
Kedua lembaga sepakat bahwa kolaborasi ini tidak berhenti pada tahap MoU, tetapi akan ditindaklanjuti melalui serangkaian program teknis dan pertemuan rutin untuk memastikan integrasi data berjalan optimal. Kementerian ESDM dan BPS juga tengah menyusun rencana kerja rinci guna mendukung implementasi di lapangan.
Pemerintah berharap bahwa model kerja sama seperti ini akan menjadi contoh bagi kementerian dan lembaga lain dalam membangun ekosistem data yang tangguh sebagai fondasi kebijakan nasional.
